TENGGARONG - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna 3 Masa Sidang I dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun Anggaran 2017, selasa (11/9).

Pada pandangan umum terkait KUPA PPAS ini Fraksi Golkar menyoroti pentingnya peningkatan PAD di masa sekarang dan yang akan datang. Seperti diketahui bersama komponen terbesar dalam struktur tubuh APBD Kukar 75 persen bersumber dari Dana Bagi Hasil Migas dan Pertambangan. 

Ketua Fraksi Golkar Abdul Rasid mengatakan 75 persen yang saat ini tentunya dianggap sebagai anugerah tersendiri bagi Kukar namun harus secara cepat Kukar bisa melepaskan diri dari hal tersebut dengan meningkatan sektor PAD dan sumber daya lainnya yang terbarukan.  “Dengan memperhatikan kondisi yang sedang dihadapi sekarang ini, juga sekaligus sebagai langkah antisipasi di masa yang akan datang, sudah sepatutnya kita melakukan evaluasi dan proyeksi terhadap hasil pendapatan daerah dari berbagai sektor misalnya sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian, kontribusi BUMD, perijinan, retribusi, dan lain-lain,” kata Rasid.

Ketua DPD II Golkar Kukar ini menekankan kepada seluruh OPD yang terkait harus mampu mengusung target pencapaian PAD berdasarkan peluang dan tingkat kemampuannya, yang kemudian dapat dijadikan sebagai indikator penilaian keberhasilan kinerja masing-masing Pimpinan OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Kucuran anggaran belanja program yang diterima, diharapkan dapat terealisasi pada program dan sektor-sektor produktif, sehingga penggunaan anggaran daerah kita tidak terkesan ‘Habis Pakai’ dan tidak memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu Rasid menegaskan KUPA PPAS bisa memprioritaskan kepentingan-kepentingan publik dengan mengutamakan kemampuan angaran yang dimiliki Kukar

“Kebijakan Umum Perubahan APBD yang merupakan arah pembangunan daerah dalam sisa tahun anggaran 2017 yang akan disepakati bersama untuk dijadikan pedoman penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2017, harus betul-betul memperhatikan kualitas program, serta kemampuan anggaran yang dimiliki oleh daerah,” tegasnya. (adv/hei)