TENGGARONG - Inspeksi Mendadak (Sidak) merupakan salah cara yang ditempuh anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap kinerja SKPD dan Instansi terkait maupun pengawasan terhadap pelaku pemangku kepentingan dari pihak pelaku bisnis, usaha dan perusahaan.

Anggota Komisi II Abdul Rasid mengatakan Sidak rutin dilakukan DPRD agar pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bisa berlangsung secara baik dan merata serta bentuk evaluasi dewan terhadap kinerja para pemangku kepentingan agar berorientasi pada pelayanan publik.

“Persoalan yang dihadapi masayarakat sangat beragam dan kita pahami itu. Hal ini mengharuskan kita dituntut lebih berani mempertanyakan semua permasalahan yang mendasar dengan langsung berkoordinasi ke pihak eksekutif,” kata Rasid kepada Koran Kaltim kemarin.

Ketua DPD II Golkar Kukar ini menyampaikan bentuk koordinasi ini merupakan bentuk tugas dan fungsi anggota dewan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pihak legislatif. “Sidak dilakukan fokus di setiap Komisi dan yang membidangi intansi terkait dengan kajiannya masing-masing. Sehingga pekerjaan dalam bentuk fungsi pengawasan bisa secara cepat dan tepat dikerjakan,” ucapnya.

Untuk diketahui Komisi II kajian kerjanya membidangi tentang pembangunan yang meliputi bidang Perhubungan, Cipta Karya dan Tata Ruang, Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Lingkungan Hidup, Perumahan, Pertamanan dan Kebersihan dan Perencanaan Pembangunan.

Rasid menegaskan dengan adanya fokus yang dilakukan oleh tiap-tiap Komisi yang ada, maka DPRD bisa langsung memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif agar dengan cepat bisa merampungkan persoalan yang tengah terjadi di masyarakat.

Kegiatan Sidak bukan serta merta kegiatan sekedar berkunjung ke daerah-daerah, SKPD dan perusahaan-perusahaan saja tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan. “Sidak ini merupakan bentuk tanggung jawab kita melakukan fungsi kontrol, yang tentunya tanpa mengesampingkan dua fungsi lainnya yakni legislasi dan penganggaran,” tegasnya. (adv/hei)