TENGGARONG – Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, perlu dilakukan upaya mendorong proses penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan UU atau peraturan tentang desa seperti UU No. 6/2014 Tentang Desa, Permendagri No. 114 / 2014 tentang perencanaan pembangunan desa, dan Perbup Kukar Nomor 13/2016 tentang pedoman pembangunan desa. Yang akan dimasukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa .

Demikian dikatakan Kepala Bappeda Kukar Wiyono, pada acara Coaching Clinic penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa 2017, di Aula Martadipura Kantor Bappeda Kukar, Selasa (31/10) lalu.

“Melalui kegiatan ini akan terbangun persepsi dan pemahaman kesamaan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa, sehingga tercapai pembangunan daerah yang sesuai Visi dan Misi GERBANG RAJA II untuk mencapai target RPJMD Kutai Kartanegara 2016-2021,” kata Wiyono.

Lebih lanjut Wiyini mengatakan, Coaching Clinic tersebut guna melatih aparat kecamatan dan desa yang memiliki kompetensi, dalam menyusun dokumen perencanaan desa, dengan harapan tercapainya kesamaan pandangan atau persepsi dalam penyusunan RPJM Desa bagi aparat kecamatan dan desa, tercapainya keselaran antara RPJM Desa dan RPJMD Kukar 2016 - 2021.

Peserta terdiri dari perwakilan Bappeda 11 orang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) enam orang, Kecamatan 18 orang dan 35 orang utusan desa. Kegiatan berlangsung selama 2 ( dua ) hari 31 Oktober hingga 1 November 2017. Sedangkan bertindak selaku nara sumber adalah, Sumedi Andono, Muhyiddin, dan Agus Mansur dari Kementerian PPN / Bappenas RI.

Sementara itu,sambutan Plt Bupati Kutai Kartanegara yang dibacakan Asisten II Setkab Kukar Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sukrawardy mengatakan, perencanaan daerah harus ditempuh secara partisipatif dan berasal dari bawah, yaitu bermula dari arah desa. Perencanaan pembangunan sekarang, tampak lebih desentralistik dan partisipatif, yang memungkinkan pemerintah daerah menghasilkan perencanaan daerah yang sesuai dengan konteks lokal serta proses perencanaan daerah berlangsung secara partisipatif dan berangkat dari desa.

“ Perencanaan desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa,” jelasnya. (adv/ran/hms).