Pengelolaan Bosnas Tidak Sesuai Permendikbud


korankaltim
korankaltim
2017-05-22 07:00:08
Audit BPK Disdikpora Capai 95 Persen



PENAJAM – Anggaran bantuan bagi Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dikucurkan oleh Pemerintah seperti Bantuan Operasi Sekolah Nasional (BOSNAS) ternyata dalam pengelolaanya masih belum berjalan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor : 16 tahun 2016 tentang perubahan atas Permendikbup Nomor 80 tahun 2015 tentang petunjuk tehnis (juknis) penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Pengelolaan BOSNAS di PPU sebagai masih belum berjalan sesuai Permendikbup Nomor 16 tahun 2016, meskipun semua sudah tersalurkan ke seluruh sekolah di PPU selaku penerima BOSNAS tersebut,”kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Marjani, kepada Koran Kaltim siang kemarin.

Ia menegaskan, meskipun pelaksanaan BOSNAS telah berjalan di PPU, namun kini masih ada permasalahan pada penegakan sistem belum dijalankan secara tegas sesuai Permendikbud itu, seperti dalam pengelolaan Bosnas dibeberapa sekolah.

Adapun sistem yang tidak dijalankan tersebut, ungkapnya, yakni dalam hal pelaporan kepada Disdikpora meskipun kegiatan belanja modalnya ada, tapi laporanya tidak ada. Dimana dalam juknisnya pengelolaan BOSNAS itu harus dilaporkan ke pihaknya.

“Kami akui memang pencairan langsung diarahkan ke sekolah tidak melalui Disdikpora PPU, tapi langsung masuk ke sekolah, tetapi harusnya ada laporan yang ditembusakan ke Disdikpora PPU, tapi selama ini tidak dilakukan,”bebernya.

Ditambahkannya, Disdikpora sudah melakukan koordinasi dan bersurat ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kaltim sebagai upaya dalam pencairan anggaran Bosnas tersebut, dimana harus melalui sepengetahuan dan pengantar dari Dsdikpora PPU.

“Kondisi dan kejadian ini terjadi pada tahun 2016 kemarin, dan tahun 2017 sudah kita benahi, setiap bulan ada rekonsiliasi dan laporan. Apabila tidak mereka lakukan maka kita pending pencaian Bosnas itu. Bahkan kedepan, saya tidak akan tandatangani pencairan kalau belum di data dibagian aset terlebih dahulu,”tegas Marjani.

Sementara itu, tambahnya, terkait dengan pelaksanaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Disdikpora saat ini sudah rampung mencapai 95 persen. Dimana BPK melakukan audit antara lain terkait laporan realisasi Bosnas, laporan realisasi block grand yang merupakan bantuan dari APBN untuk pembangunan pendidikan, serta pengelolaan Aset.

Diakuinya, auditor BPK sempat mempertanyakan masalah laporan keuangan terutama dalam pengelolaan Bosnas tahun 2016 kemarin, tetapi kini sudah diselesaikan. Hal ini wajar dipertanyakan oleh BPK karena berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

“PP Nomor 17 tahun 2016 menyatakan semua anggaran yang masuk ke institusi daerah harus dilaporkan, seperti hanya Bosnas, maka sekolah penerima harus melaporkannya ke Disdikpora PPU. Namun saat ini masalah itu sudah kita selesaikan dengan penerapan sistem yang diatur dalam Permendikbup Nomor : 16 tahun 2016,”pungkas Marjani.(nav)

baca LAINNYA