Warga Keluhkan Kerusakan Jalan Jalur Dua


korankaltim
korankaltim
2013-02-25 01:19:01
TANA PASER – Anggota DPRD Paser akan segera menyikapi aspirasi masyarakat terkait kondisi dan kualitas pekerjaan sejumlah ruas jalan jalur dua yang kerap disampaikan langsung ke anggota Komisi II DPRD Paser.

Sebagai langkah awal Komisi II DPRD Paser dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang (DBMPT) Paser untuk dimintai klarifikasi. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Paser Muspandi.

“Kami (Komisi II DPRD Paser, Red) akan segera memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan mengapa kualitas dan kondisi pekerjaan sejumlah proyek jalur dua di kecamatan seperti proyek jalur dua yang ada di Kuaro dan Paser Belengkong yang paling banyak dikeluhkan warga,” ujar Politisi PAN ini.

Menurut Muspandi, pihaknya sudah sering kali mengingatkan kepada DBMPT Paser melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga, namun tidak pernah diindahkan.  Hal ini terbukti dari buruknya kualitas sejumlah jalur dua yang ada di sejumlah kecamatan.

“Penggunaan batu hijau untuk pembangunan sejumlah proyek jalan, sudah kita soroti sejak awal, mengapa? Karena kualitas batu hijau atau batu asalan itu sangat rendah dan tidak sesuai dengan spesifikasi, ini terbukti dari kualitas pekerjaan yang ada sekarang, belum  dua bulan sudah  hancur dan berlubang disana-sini,” tegas Muspandi.

Daya tahan kontruksi jalan dengan menggunakan batu hijau, lanjutnya dipastikan tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan batu yang sesuai dengan spesifikasi seperti batu palu atau krayan.

Sebagai contoh, proyek pekerjaan yang ada di Paser Belengkong yang telah ramai dikeluhkan warga, baru satu bulan selesai dikerjakan sudah banyak kubangan disejumlah titik bahkan air kubangan telah mengotori halaman rumah warga yang ada disekitar jalan tersebut.

“Jika hal ini terus terjadi maka daerah akan terus mengalokasikan anggaran perbaikannya setiap tahun, kalau sudah demikian daerah yang akan dirugikan, dan hal ini bisa dikategorikan menyebabkan kebocoran uang daerah,”pungkas Muspandi.

Seperti diketahui pada 2011 lalu, Pemkab Paser menandatangi MoU dengan penyedia jasa kontraktor jalan dan jembatan dengan nilai kontrak tidak kurang dari Rp473 miliar rupiah lebih untuk 24 proyek jalan dan 3 proyek jembatan. (san)

baca LAINNYA