BALIKPAPAN - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur saat ini masih kekurangan tenaga penyuluh KB. Dari 179 petugas penyuluh, belum bisa menjangkau luasnya provinsi Kalimantan Timur.

Terlebih lagi, sejak 25 Juli 2017 lalu, mekanisme pengelelolaan tenaga penyuluhan lapangan (PLKB) dari kebupaten dan kota dialihkan ke pemerintah pusat.

Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Eli Kusnaeli mengatakan, setelah proses pembentukan penyuluh KB tersertifikasi, nantinya pendayagunaan diserahkan kepada pemerintah daerah, melalui dinas terkait.

“Jadi mereka semua terstandar, kita didik, dilatih dan pendayagunaan kita serahkan kepada dinas kabupaten kota,”jelasnya kemarin.

Dia menyebutkan, jumlah tenaga penyuluh lapangan KB secara nasional sekitar 15.000-20.000 orang. Namun demikian, saat ini masih diperlukan lagi sekitar 85 ribu PLKB. “Jadi masih kurang sekitar 60 ribu PLKB,” ungkapnya .

Karena itu salah satu program perioritas kedepan yang sedang dirancang, adalah bagaimana meningkatkan jumlah penyuluh KB di kabupaten/kota. Dia menegaskan bukan hanya dibutuhkan dari sisi kuantitas, namun juga kualitas PLKB. Karena itu pentingnya ada standar dan sertifikasi petugas PLKB.

Menurutnya untuk 1 penyuluh lapangan (PLKB) menangani 4 desa/kelurahan. “Bisa dibayangkan kalu mereka di Kutai, Berau atau Kutim,  Kutai Barat. Itu bergerak dari satu desa ke desa lainnya butuh satu hari. PLKB berusaha bermitra dengan relawan-relawan. Tapi namanya relawan, tentu saja ada keterabatasan. Ini juga jadi perhatian kita,” terangnya lagi. 

Sementara, memperingati Hari Keluarga Nasional, BKKBN Provinsi Kaltim bersama Pemkot Balikpapan dan BKKBN Kabupaten dan Kota, menggelar jambore kader IMP dan promosi kampung KB selama 3 hari sejak 29 Juli 2017 lalu, di Balikpapan.

Jambore diikuti pula oleh kader kampung KB dan penyuluh lapangan KB, merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Keluarga Nasional ke XXIV. Jambore ini jadi proses sosialisasi dan berbagi pengalaman diantara kader Kampung KB, se-Kaltim. (din)