BALIKPAPAN - PT Pelindo IV Pelabuhan Semayang dipastikan tetap membongkar kios PKL yang berada di areal Pelabuhan Semayang, pada Selasa (1/8) pagi ini, meski mendapatkan penolakan dari para pedagang.

 Dalam perundingan kemarin, Pelindo memberikan tali asih kepada pedagang pemilik kios, serta memberikan bantuan fasilitas kendaraan truk dan pikap, untuk pengangkutan barang dagangan.

 “Kami ada 10 kios di lantai II. Tapi lima sudah untuk asosiasi dan 5 kami tawarkan kepada pedagang,” kata GM Pelindo Baharuddin, memberikan tawaran di akhir pertemuan dengan PKL, yang dimediasi Komisi II DPRD dan perwakilan PKL, di gedung DPRD, kemarin.

 Dalam pertemuan itu, tidak ditemukan kesepakatan kedua belah pihak, karena PKL menolak keputusan itu. “Kami menolak tawaran Pelindo IV, yang hanya menyediakan 5 lapak dan tali asih hanya Rp2 juta,” kata salah satu perwakilan pedangan, Amir.

 Amir yang juga kordinator pedagang ini mengancam akan berdemo lagi dalam jumlah massa lebih banyak, agar tidak ada pembongkaran. Menurutnya relokasi kios berjualan harus dipenuhi sebagai pengganti tempat berjualan.

 “Mau demo lagi yang lebih besar, kami tidak akan terima relokasi cuma lima kios. Harusnya relokasi diberikan, kalau pembongkaran dilakukan,” ketusnya.

 Sementara itu, GM PT Pelindo IV Baharuddin menegaskan pembongkaran kios PKL di pelabuhan Semayang tetap dilakukan pada 1 Agustus 2017, sesuai dengan perjanjian bersama antara pedagang dan Pelindo IV.

 “Sampai 31 Juli kios harus kosong, pedagang harus konsisten. Harus bongkar, dan yang sudah membongkar itu ada 11. Tidak ada relokasi karena lokasinya sendiri sempit. Kami juga berikan uang tali asih Rp2 juta untuk pedagang,” ujarnya.

 Pertemuan  berlangsung alot karena Pelindo tetap tidak memberikan toleransi, mengingat toleransi sebelumnya sudah diberikan selama 7 tahun 7 bulan.

Selain itu, juga dituangkan dalam berita acara kesepakatan untuk melakukan pengosongan sukarela, pada November 2016 lalu.

“Kesempatan itu dibuat bersama dan ada saksi dari seluruh pedagang dan pihak keamanan,” ucapnya.

 DPRD Balikpapan pun tidak bisa banyak berbuat karena, areal pelabuhan yang sempit dan waktu toleransi diberikan kepada PKL memang sudah sejak lama.

 “Kami sudah memediasi secara maksimal. Silakan lakukan apa yang sudah diputuskan dalam rapat. Kalau pedagang mau menuntut hukum silakan itu bukan ranah kami,” kata Ketua Komisi II DPRD M Taqwa.

Di luar gedung DPRD, PKL dan pedagang asongan pelabuhan Semayangan berunjuk rasa. Lebih dari 100 pedagang tetap bersikeras menolak pembongkaran dan pengosongan kios PKL, di dalam pelabuhan Semayang yang direncanakan per 31 Juli 2017. (din)