BALIKPAPAN – DPRD kota menolak tegas adanya sistem zonasi dalam ketentuan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017.

Sistem zonasi tersebut merupakan bagian kebiajakn dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

“Kalau SD, SMP kita menolak tegas. Kalau yang SMA/SMK itu kewenangan provinsi. Kita minta fatwa untuk penolakan zonasi itu,” kata Abdulloh kemarin.

DPRD lanjut Abdulloh, dijanjikan pada Rabu (14/6) ini, Pemprov mengeluarkan keputusan atau kebijakan, terkait zonasi PPDB 2017. “Provinsi janji hari Rabu akan beri kabar. Daerah lain menolak semua, Kaltim juga. Apalagi daerah-daerah yang belum siap sekolahnya mau bagaimana mengatur zonasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Abdulloh menilai edaran menteri itu sifatnya himbauan, sehingga bisa saja dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Menurutnya, sistem tersebut sulit diterapkan di Kota Balikapapan. 

“Sistem zonasi itu bisa diterapkan jika suatu daerah, kalau sudah siap sekolah atau fasilitasnya. Kalau belum siap, terus dipaksakan zonasi, ini kan susah,” ujarnya.

Adanya sistem tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan mengebiri keinginan masyarakat, akan sekolah yang diinginkan.

“Yang pasti akan mengebiri hak-hak masyarakat, kemudian terkungkung di wilayah masing-masing. Dimana, pemerintah itu sendiri belum menyiapkan fasilitas untuk mereka. Misalnya, Balikpapan Barat belum ada SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), terus bagaimana kalau masyarakatnya mau sekolah di SMK?” demikian Abdulloh. (din)