KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Penerapan Sistem Zonasi pada Pekan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menimbulkan masalah di Kota Balikpapan seperti calon siswa yang harus terlempar dikarenakan kalah dengan yang lainnya meski nilai Ujian Nasional cukup bagus.

Polemik ini  membuat anggota legislatif yang duduk di DPRD Balikpapan mendorong untuk membentuk Panitia Khusus PPDB. "Setiap tahun PPDB selalu heboh dan nggak pernah selesai. Kami pusing juga karena setiap hari selalu diadui masyarakat," kata Thohari Aziz, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Senin (9/7/2018).

DPRD, lanjut Thohari, telah meminta agar rombongan belajar ditambah setiap tahun sehingga permasalahan tersebut tidak terus berulang. "Kalau pemkot mengatakan regulasi itu kebijakan pemerintah pusat, ya ayo kita berjuang. Kalau perlu kita ngamuk di sana," tegasnya.

Sementara adanya hambatan terkait anggaran pendidikan, bagi politisi PDI Perjuangan ini, bisa disiasati dengan mendahulukan anggaran untuk pendidikan ketimbang kebutuhan yang dianggapnya tidak krusial.

"Bisa saja kebutuhan lain kita kalahkan dan mendahulukan kebutuhan sekolah. Bantuan Keuangan dari Pemprov Kaltim dan pusat juga bisa dimanfaatkan karena jumlah lulusan baik tingkat SD maupun SMP tidak berbanding lurus dengan jumlah sekolah yang ada di kota ini," ujarnya.

Dirinya pun mempersilakan jika polemik PPDB ini dijadikan Pansus karena kebijakan sistem zonasi juga tidak melibatkan pihak DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat. Mengingat, karakteristik setiap daerah di Indonesia tidak sama.

Penulis : Hendra

Editor: Firman Hidayat