KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Aliansi Masyarakat Peduli Berau Bersatu (AMPBB) mengadu ke DPRD setempat setelah merasa tidak nyaman dengan kondisi sekarang. Pasca bentrok saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Berau beberapa waktu lalu dengan masyarakat Gurimbang beserta Perusahaan tambang PT Berau Coal (BC) dan PT KDC selaku pengelola tambang di Kampung Gurimbang saat ini banyak berkeliaran preman di Kampung Gurimbang

"Kami datang ke sini tidak lagi memandang suku, agama atau apapun, kami ingin Berau kondusif dan terbebas dari yang namanya premanisme. Kami masih percaya dengan Pemda, DPRD dan Polres Berau agar bisa segera bertindak dalam hal ini,"tegas Yangbit, wakil dari Aliansi dan juga merupketua LPDKT Berau mewakili aliansi dalam diskusi diruang rapat DPRD Berau, Kamis (20/9/2018).

Andi Bahrunsyah, Ketua AMPBB menyatakan ada lima poin yang menjadi kesepakatan bersama mengembalikan kondusifitas Berau saat ini. Salah satunya, masyarakat meminta operasional PT KDC harus segera dihentikan.

"Jangan sampai permasalahan ini menjadi rumit di lapangan karena saat ini ada oknum aparat yang ikut serta dan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman," harapnya.

Bupati Berau, H Muharram menegaskan, hingga hari ini pemerintah tidak mengetahui jelas keberadaan PT KDC.

"Jika saya katakan tidak mengetahui keamanan Berau, itu salah. Kepala Kampung, Camat hingga aparat keamanan belum ada menyatakan siatuasi Berau mencekam. Saya secara pribadi berterimakasih kepada AMPBB yang sudah peduli dengan kondusifitas Berau," tegasnya.

Sementara itu Kapolres Berau, AKBP Pramuja Sigit Wahono menegaskan proses hukum terhadap tiga orang yang ribut di DPRD dengan membawa sajam sudah masuk ranah hukum.

"Saya secara institusi, akan mencari siapa dalang dari semua ini. Tentu saja, saya berharap Berau tetap aman dan kondusif,"terangnya

Penutup dari Ketua DPRD Berau, Hj Syarifatul Sadiah selaku pimpinan rapat didamping seluruh anggota DPRD Berau mrnyimpulkan, semua proses hukum yang diharapkan masyarakat sudah dilaksanakan oleh pihak Kepolisian. Sedangkan terkait pembentukan Pansus atas kondisi yang digambarkan AMPBB itu harus dibahas secara bersama.

"Pembentukan Pansus tidak bisa langsung dibentuk, karena harus dibahas bersama apakah urgent atau tidak. DPRD pasti akan berusaha yang terbaik buat masyarakat," pungkasnya.

Penulis: Indra

Editor: Firman Hidayat