KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Pembangunan infrastruktur yang didengung-dengungkan di era Presiden Joko Widodo justru dianggap minor di Kalimantan Timur. Alasannya,  Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipangkas oleh pemerintah pusat berimbas ke wilayah khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menurut Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kukar, Suriadi bahwa perhatian pemerintah pusat ke daerah sangat minim. Akibatnya, pembangunan infrastuktur di wilayah Kota Raja masih buruk.

"Kita masih jauh soal pembangunan di wilayah, ke depan kita butuh pemimpin punya  kepedulian. Apalagi DBH kita dipangkas tentu semakin sulit untuk pembangunan proyek infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar," ungkapnya.

Dikatakan Suriadi, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo begitu masif mengklaim pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Nyatanya, itu tidak terealisasi dengan baik di Kukar.

"Pembangunan selalu terpusat di Jawa, baru-baru ini saja ke Papua. Tentu wilayah Kalimantan Timur khususnya Kukar yang memiliki sumber daya alam dan penyumbang devisa negara justru tidak diperhatikan. Kami tidak merasakan adanya pembangunan yang maksimal ,"kesalnya.

Dia berharap bahwa pada Pilpres 2019, Indoensia mendapatkan pemimpin baru yang lebih memperhatikan pembangunan. "Tentu kita berharap memiliki pemimpin baru, apalagi calon wakil presiden Pak Sandiaga Uno akan melakukan kunjungan ke wilayah Kukar tentu kami akan menyampaikan keluhan agar ketika terpilih bisa direalisasikan,"tandasnya.

Penulis : Yudi Hadi

Editor: Muh.Huldi