KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendahraan Kaltim Midden Sihombing menyebut, ada 7 desa di Kaltim yang hanya bisa mencairkan Dana Desa (DD) maksimal 20 persen dari total alokasi.  Itu disebabkan ketujuh desa tersebut mengalami masalah hukum berkaitan dengan keuangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

"Kalau catatan saja ada 7 desa yang bermasalah. Kebanyakan karena kasus hukum yang belum selesai. Jadi ada uang yang sebelumnya belum selesai, dan belum dipertanggungjawabkan. Nanti saya akan bekerjasama, berkoordinasi dengan kejaksaan dengan Polda dan Pemda terkait untuk menyelesaikan ini. Rata-rata kasus penyalahgunaan pembangunan fisik," ujarnya ditemui di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kaltim Jalan M Yamin Samarinda Kamis (21/03/2019) siang tadi.

Tujuh desa bermasalah kata Midden 4 berada di Kutai Kertanegara dan 3 di Kutai Timur. Disinggung soal masalah apa yang dimaksud, Midden mengaku tak bisa mengungkap secara detail, hanya saja secara umum ia memamaparkan ada pencairan dana yang tidak disertai laporan pertanggungjawaban yang jelas. "Kejadiannya bervariasi, itu banyak di awal-awal, 2015-2016. Karena baru awal dampaknya jadi setahun cuma bisa mencairkan 20 persen tahap awal saja. Jadi nanti tahap selanjutnya yang 80 persen tidak bisa dicairkan, setiap tahun begitu sampai itu diselesaikan. Yang rugi masyarakat desanya," ungkapnya. [*]

Penulis : Rusdi 

Editor  : Aspian Nur