KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Mendapat penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dua klai berturut-turut dari  Presiden, wajar kalau Walikota Samarinda H Syaharie Jaang tak ingin lengah dengan meroketnya harga bawang putih secara nasional hingga Rp140 ribu per kilogram.

Memerangi spekulan maupun tengkulak yang memainkan harga itu, Pemkot Samarinda berinovasi melakukan penjualan dengan skema murah langsung ke rumah tangga. "Pagi ini adalah rapat kesekian kalinya sekaligus pemantapan. Arahan Pak Wali Kamis besok sudah harus action di lapangan dan sekarang untuk tahap pertama bawang putih dalam perjalanan sebanyak 58 ton. Insya Allah malam ini masuk di pergudangan," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairuddin ketika memimpin Rakor Pengendalian Harga Bawang Putih di ruang rapat Bappeda.

Didampingi Asisten I Tejo Sutarnoto, Kadis Perdagangan Marnabas Patiroy dan Kabag Ekonomi Ibrohim dengan peserta dari PDPAU, PD BPR Samarinda Sa, Camat, Lurah dan OPD terkait, Rabu (8/5/2019) pagi tadi, Sugeng mengatakan bawang putih akan dijual kepada warga Rp40 ribu per kilogram dan tidak boleh dari sekilo per kepala keluarga yang dijual melalui Ketua RT masing-masing. "Nanti RT langsung mendata warganya yang mau membeli dan warganya langsung membayar. RT langsung ke kelurahan dan kelurahan yang berkoordinasi dengan PDPAU," ucap Sugeng seraya menambahkan pola ini mirip dengan penjualan Raskin.

Rencana penjualan skema murah ini yang terekspos di media cetak, media elektronik dan media sosial menjadi senjata ampuh menurunkan harga di pasaran. "Di Samarinda sempat naik Rp140 ribu per kilogram, tapi sekarang sudah ada yang menurunkan hingga Rp60 ribu. Ini merupakan cara ampuh dibanding dengan Operasi Pasar, dan cara ini juga berlaku dengan komoditi lainnya, termasuk lombok," tegas Sugeng.

Naiknya harga ini tak lain ada oknum pelaku usaha, baik itu tengkulak maupun spekulan. "Seharusnya Ramadan ini mereka bersedekah, ini malah mencari keuntungan tidak wajar. Menari-nari diatas penderitaan. Sebenarnya kalau naik boleh saja, asal yang menikmati petani, ini malah tengkulak maupun spekulan yang menikmatinya," paparnya.

Pemkot bisa menjual murah karena memotong jalur distribusi dari pergudangan langsung ke rumah tangga dengan koordinasi camat, kelurahan dan RT. "Kami langsung membeli dengan distributor di Surabaya dengan tunai melalui dana PD Bank Perkreditan Rakyat, kemudian dikelola oleh PDAU selanjutnya pendistribusian langsung ke rumah tangga. Makanya saat RT mendata, warga yang mau beli langsung bayar sama RT," jelas Sugeng.

Sementara Marnabas menjelaskan pedagang tidak bisa mengeluh atas pola yang dilakukan Pemkot Samarinda dalam rangka menyeimbangkan harga ini. "Kami sudah mengelontorkan 16 ton ke pasar, tapi ketika kita data mereka bilang kosong. Tapi setelah kita mau melakukan upaya ini, tiba-tiba ada yang menjual dengan harga sampai Rp60 ribu," tegasnya.

Diharapkannya dengan dilakukannya ini harga di pasaran bisa kembali stabil. Marnabas juga mewanti-wanti kepada Lurah hingga RT agar tidak memainkan penjualan murah ini untuk mengeruk keuntungan pribadi karena ada Satgas Pangan yang diantaranya terdiri dari kepolisian dan kejaksaan yang memantau. "Jangan ada yang menjual lebih Rp40 ribu, karena dari harga ini sendiri sudah menutupi biaya operasional dan susut. Juga jangan ada yang bermain-main dengan menjual kepada oknum untuk dijual lagi. Ini khusus rumah tangga dan pedagang kecil menengah. Kita semua dalam pengawasan," papar Marnabas.

Tejo dalam kesempatan itu langsung menginstruksikan kepada lurah untuk mengumpulkan RT terkait ini, dan kemudian RT langsung mendata warganya, sehingga Kamis sudah bisa dimulai sesuai harapan Walikota. "Pesan Pak Wali, pemerintah harus ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat teriak karena ini sehingga menjadi tidak kondusif," pungkas Tejo. (*)