KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait  Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 diharap dapat menjadi solusi konkret dan tidak ada lagi kegaduhan politik.

Konstelasi politik pasca Pemilu 2019 yang sempat memanas pada 22 Mei lalu dan kini dirasa hangat, perlu disikapi secara kenegarawanan oleh masing-masing pihak agar tetap kondusif.

"Sengketa politik yang dibawa ke ranah hukum itu artinya proses hukum masih dipercaya mampu menyelesaikan," ungkap Pembina Gusdurian Sulawesi, Saprillah, Rabu malam (26/6/2019).

Itu diucapkan Saprillah saat mengisi kegiatan Gusdurian Balikpapan dengan tema 2019 Tetap Bersaudara di Klandasan Caffe. Dia juga meminta kepada semua pihak agar dapat menerima semua keputusan MK.

"Siapapun presidennya, diharapkan bisa membawa Indonesia ke arah kebaikan, adil makmur dan damai. Semua orang bisa menyalurkan hak konstitusi. Tapi, kalau pengerahan massa untuk mengacaukan situasi, itu yang harus dilawan," lanjutnya.

Pihaknya pun menginginkan kepolisian untuk menindak tegas ketika ada kelompok yang mencoba membuat situasi tidak kondusif seperti yang dilakukan pada aksi 21 dan 22 Mei lalu.

"Tapi saya yakin dan percaya tetap berjalan aman dan lancar," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Koordinator Gusdurian Balikpapan, Sainuddin yang meminta masyarakat Balikpapan dan Kaltim untuk menghormati segala keputusan MK.

"Saya berharap masyarakat Balikpapan dan seluruh masyarakat Indonesia bisa menghormati proses demokrasi yang sangat panjang sehingga dapat tercipta situasi yang aman," timpal mantan Ketua PMII Balikpapan ini.

Penulis : Yudi Hadi

Editor : Hendra