KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Belum terlihat aksi nyata terkait penanganan banjir di Kota Samarinda. Padahal, program ini didengung-dengungkan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. 

Menurut Isran, meski membutuhkan pergerakan cepat, tetapi dibutuhkan proses dalam eksekusinya.

“Semua butuh proses. Baik itu pengurusan dokumennya maupun koordinasi SDM yang melaksanakan,” ucapnya. 

Namun, dia juga enggan menyalahkan Pemkot Samarindayang terkesan pasif terutama untuk proses pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM) di beberapa titik.

“Tak perlulah ada masukan untuk pemkot. Yang penting action saja,” 

Diketahui, lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Pemprov menyiapkan dana sebesar Rp15 miliar untuk penanggulangan banjir. Samarinda menjadi prioritas.

Dana yang berasal  Kaltim tahun 2019 itu, sebesar Rp6 miliar untuk penanggulangan banjir Samarinda khususnya pengerukan di SKM.

Sisanya, disebar pada kabupaten/kota yang juga membutuhkan dana penanganan banjir. Bahkan, agar lebih maksimal, Pemprov juga berencana  mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar pada APBD-perubahan.

Pelaksanaannya nanti menganut sistem swakelola dengan masyarakat sekitar SKM. Kabarnya, saat ini, pemerintah sedang dalam proses menginventarisasi masyarakat sekitar SKM yang akan terlibat dalam proses pengerukan swakelola itu. 

“Semuanya tetap berjalan. Memang arahan saya untuk disegerakan. Tetapi, tetap harus mengikuti tahapan-tahapannya,” jelas Isran. 

Penulis : Adhi abdhian

Editor : M.Huldi