KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kaltim perlu membuat wadah, yang menjadi tempat berkumpulnya para tokoh, pemikir, akademisi,  dan segenap masyarakat dalam rangka menjemput kepastian Kaltim sebagai lokasi pemindahan ibukota negara (IKN).

Hal ini mengemuka dalam diskusi yang digagas Ikatan Putera Daerah Peduli  (IPDP) Kalimantan Timur bertajuk "Menyongsong Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota NKRI" di Halaman Sekretariat DPD IPDP Kaltim Jl Juanda Samarinda Jumat (12/07/2019) malam kemarin.

"Struktur sosial Kaltim sudah mapan, sebagai daerah yang kondusif. Perlu membuat presidium melibatkan para tokoh dan pemuka Kaltim . Juga harusnya melibatkan pemerintah," ujar 

Gabriel, Akademisi dari Politeknik Negeri Samarinda (Polnes). 

Hal senada diungkap rekan sejawatnya dari Polnes Arkas Vidi. Bahkan menurutnya, presidium sangat penting guna merancang langkah taktis menjemput Kaltim sebagai IKN. Pasalnya, selama ini Kaltim jumawa tak punya kelemahan. Padahal, kata Arkas Vidi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menemukan beberapa kelemahan.  

"Secara teknis, kelemahan perlu ditutupi dengan membuat program atraktif. Karena ada hal yang menjadi kelemahan misal soal sumber air yang kurang. Nah kekurangan ini bisa ditutupi dengan program atraktif yang dipublish di media massa secara simultan," ungkapnya.

Ketua IPDP Kaltim Fauzi A Bachtar mengatakan IPDP siap memberi dukungan terbentuknya wadah berkumpulnya para tokoh pemikir dan pemuda Kaltim. "Kami  menampung aspirasi kawan-kawan semua. Kalau perlu dibuat presidium kami siap mendukung. Fasilitas kantor ini (Sekretariat IPDP Kaltim ) kami siapkan untuk mendukung Kaltim sebagai IKN. Ibu kota wajib di Kaltim," ujar Fauzi ditemui usai diskusi Sabtu (13/07/2019) dinihari tadi.

Sementara Ketua IPDP Kota Samarinda Apri Gunawan menjelaskan, IPDP siap menjadi penggerak elemen masyarakat Kaltim guna menyuarakan dukungan agar terpilih sebagai IKN. "Hasil diskusi malam ini akan kami jadikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengakomodir suara-suara masyarakat Kaltim, baik yang pro maupun kontra," tukasnya.

Adanya suara penolakan kata Apri merupakan hal wajar. "Yang penting jangan sampai merusak kondusifita," kata Apri. [*]

Penulis : Rusdi 

Editor   : Aspian Nur