KORANKALTIM.COM - SAMARINDA - Rapat Kerja (Raker) Optimalisasi Pendapatan Daerah berdasarkan Geospasial dan Penandatanganan MoU antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Kalantan Timur tentang Peningkatan Pajak Daerah serta Penandatanganan MoU E-Samsat Pegadaian berlangsung di Ballroom Hotel Bumi Senyiur, Selasa (13/8/2019) pagi tadi.  Rencananya Raker akan berlangsung 2 hari hingga Rabu besok. 

Pada pembukaan raker pagi tadi  disampaikan presentase terkait realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim sejak 2016 silam.  Realisasi PAD Kaltim pada  2016 tercatat sebesar 7,8 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar 8,6 tahun 2017. Kemudian kembali meningkat signifikan sebesar 10,62 triliun pada 2018 lalu dengan komposisi PAD 57 triliun perimbangan 4,3 triliun dan sisanya dari sumber lainnya. 

Kondisi itu diperkirakan kembali meningkat di 2019.  Tanda-tandanya telah terlihat dimana medio pertengahan 2019 ini telah tercatat sebesar  6,77. triliun. "Kini Kaltim fokus merekrut pendapatan dengan konsep baru dengan pendekatan pada warga lewat teknologi. Seperti E-Samsat bekerjasama dengan beberapa pihak terkait," ucap Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati. 

Ia juga mengutarakan, termasuk pembayaran pajak yang bekerjasama denga. PT. Posindo dan teekini dengan pegadaian. "Konsep E-Samsat cukup efektif.  Dalam 1 tahun lewat E-Samsat ini bisa menghimpun anggaran hingga 50 miliar dalam setahun. 

Menurutnya, upaya peningkatan ekonomi wilayah dan rakyat untuk menggali pendapatan daerah berdasarkan Geospasial, tujuannya mengetahui nilai produksi dan ekonomi SDA Kaltim utk memaksimalkan PAD Kaltim. 

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutannya menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kaltim cenderung meningkat hingga sebesar 5,3 persen. "Dibutuhkan inovasi dan terobosan-terobosan terkait peningkatan perolehan pendapatan dan merangkum pajak daerah. Agar, Kaltim tak akan tertinggal dalam dari daerah lain dalam hal proses pembangunan," kata Isran. 

Isran menyebut hasil alam kaltim, seperti batu bara, CPO dan hasil olahan kayu, belum maksimal dalam memberikan kontribusi pendapatan. "Batu bara hanya menghasilkan royalti yang minim. Begitu juga kayu gelondongan yang justru memenuhi kebutuhan diluar kaltim. Perusahaan kayu lokal justru banyak yang tutup," sebut orang nomor satu di Benua Etam ini. 

Ia juga menyoroti produksi CPO 3,5 hingga 4 juta ton pertahun untuk sektor ekspor dengan nilai yang luar biasa besar itu tak serupiahpu  yang masuk dalam rekening pendapatan daerah sebagai lokasi penghasil.  "Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Bagaimana mengalihkan hasil olahan daerah yang diterima pusat, bisa juga diterima oleh daerah," pungkas Isran. (*)

Penulis : Adhi Abdhian 

Editor: Aspian Nur