KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Kritik pedas dilontarkan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kukar, La Halimatu, kepada angggota DPRD Kukar yang mempersoalkan kualitas pin emas   hasil pengadaan sekretariat dewan.

 Legislator itu menuding pin emas tanda kehormatan dewan itu berkualitas rendah dan tak sesuai harga.

Halimatu menganggap, menyoal pin emas tersebut merupakan hal yang tak berfaedah.  Tak ada sangkut pautnya dengan Tupoksi sebagai wakil rakyat.

“Kalau menurut saya, mungkin itu awal aja untuk pencitraannya di media,” ujar Halimatu kepada Korankaltim.com, Jumat (16/7/2019)

Setidaknya, papar Halimatu, pada awal masa jabatannya ini anggota dewan mestinya menyoroti hal besar seperti bagaimana rumah dinas anggota DPRD itu dimanfaatkan. Itu sekaligus sebagai bentuk penghematan lantaran anggota DPRD, selain unsur pimpinan, mendapat sekitar Rp12 juta perbulan sebagai kompensasi tidak menempati rumah dinas. 

“Sekarang kan sudah punya (rumah dinas), di Bukit Biru, namun tidak termanfaatkan. Kemudian tunjangan itu tidak dikasih lagi ke anggota DPRD, 12 juta dikali 41 fantastis juga, sementara rasionalnya itu di Kukar ini tidak ada rumah sewaan yang harganya 12 juta perbulan, paling besar 2 jutaan,” sebutnya.

Uang yang awalnya dijadikan kompensasi tadi, terang Halimatu, dapat diperuntukan kepada hal lain yang lebih penting.

“Misalkan untuk beasiswa untuk pendidikan, kan lumayan tuh untuk menunjang masyarakat Kukar,” jelasnya.

Memang di sisi lain, lanjut dia, harga pin tersebut sebenarnya bisa dialokasikan menjadi sesuatu yang berfaedah. 

Selain itu, kalangan mahasiswa sudah merekomendasikan agar anggota DPRD lebih fokus pada hal-hal mendasar dibandingkan berdebat soal hal receh.

“Rekomendasi kita kemarin membahas terkait lubang tambang, ada 500-an, itu menjadi fokus perhatian juga. Kemudian tambang ilegal, yang ada di Tenggarong Seberang, Samboja, Marangkayu, dan Kota Bangun,” demikian Halimatu.

Penulis: Reza Fahlevi

Editor : M.Huldi