KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kutai Kartanegara (BKPSDM Kukar) menggelar bimbingan teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten maupun nasional di Gedung Bappeda, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar Senin (19/8/2019) pagi tadi.

Bupati Kukar H Edi Damansyah dalam sambutannya mengatakan, dana Boskab diharapkan dapat mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orangtua, mengukir prestasi dari para siswa yang merupakan aset pembangunan dan aset pemerintah, tujuan baik itu ternyata tidak berbanding lurus dengan fakta dimana terdapat temuan BPK terkait pengelolaan dana BOS pada tahun lalu. “Adanya permasalahan tersebut, BOSKab beberapa sekolah tidak sasaran sehingga berdampak langsung terhadap mutu pelayanan pendidikan,” kata Edi

Beberapa hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dana BOS di Kukar tersebut yakni kurangnya pemahaman para pengelola dana BOS beserta unsur pengendaliannya, besaran dana BOS yang belum mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional sekolah, waktu pencairan dan penyaluran dana BOS belum sesuai ketentuan, tujuan dana BOS belum sesuai dengan sasaran, penanganan pengaduan belum terlaksana dengan baik, dan lemahnya sistem pengendalian dalam pengelolaan dana bos. 

Dari temuan itu Pemkab Kukar telah berkomitmen untuk memperbaikinya sehingga pada penilaian BPK Kukar kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Berdasarkan hasil temuan itu maka Pemkab kukar menyepakati perlu segera diadakan bimbingan teknis penggunaan dana BOS dengan mengikut sertakan seluruh sekolah baik PAUD, SD dan SMP,” pungkasnya. 

Pelaksanaan Bimtek dilaksanakan secara bertahap dimana tahun ini mengalokasikan pengelolaan ini untuk pendidikan dasar sekitar 500 sekolah. (*)

Penulis: Reza Fahlevi

Editor: Aspian Nur