KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur disambut baik seluruh lapisan masyarakat meskipun ada pro dan kontra karena rencana ini akan berdampak pada meningkatnya harga tanah. 

Pelaksana tugas Camat Samboja Ahmad Nurkhalis mengatakan meskipun santer terdengar harga tanah di wilayah Samboja mengalami kenaikan, namun pihaknya belum bisa memastikan apakah benar naik atau tidak.

“Belum tahu ini tapi kayaknya belum naik, karena kami belum ada memproses surat tanah, jadi kami belum bisa tahu pasti, kecuali mereka mengurus tanah lewat notaris misalnya, namun dalam dua bulan ini kita belum ada pengurusan untuk itu dan kita tidak tahu kenaikan nya berapa,” kata Khalis sapaan akrabnya kepada korankaltim.com saat dikonfirmasi Jumat (23/8/2019) siang tadi.

Khalis pun tak menampik isu kenaikan harga tanah terjadi di wilayah Kecamatan Samboja, hal ini dikarenakan jika benar terpilih sebagai IKN, memang sebagian besar kawasan yang terpilih untuk Kutai Kartanegara ialah kawasan Kecamatan Samboja.

“Infonya memang sebagai kandidat untuk kawasan Ibukota, tapi memang kan belum ada penetapan dari Presiden secara resmi baru kajiannya saja. Seperti bahasa Pak Gubernur sendiri kalau pun nanti disepakati di Kaltim tetap arahnya di Samboja daripada ke PPU kalau bahasanya pak gubernur di media kan seperti itu, namun sekali lagi ini kan masih rencana dan masih kajian dan kata Pak Presiden saja masih dikaji dan sampai sekarang saya saja belum ada diundang untuk pengkajian itu,” seloroh Khalis dengan nada bercanda.

Ia pun menegaskan harga tanah di Samboja tentunya akan mengalami ini kenaikan, namun diharapkan isu kenaikan ini tidak menjadikan kondusifitas di Samboja terganggu. “Kalau naik itu pastilah, karena ini ada sangkut pautnya dengan kajian dan rencana pemindahan ibukota, bagi orang-orang yang berkepentingan pasti akan memanfaatkan ini karena akan bakal menjadi pusat pemerintahan pasti harganya naik, namun saat ini kepastiannya harga itu naik kita belum tahu berapa, karena kami sampai sekarang belum ada pemrosesan administrasi pertanahan dalam 2 bulan terakhir ini,” pungkas Khalis. (*)

Penulis Muhammad Heriansyah

Editor: Aspian Nur