KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Seperti telah diperkirakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru.  Adalah Kabupaten Kutai Kertanaegara dan Penajam Paser Utara yang ditunjuk menjadi lokasi IKN di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasca pengumuman itu, pemerintah langsung menggelar sesi tanya jawab yang dipandu oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Menarik menjadi perhatoan bagaiman dalam sesi tanya jawab itu, terungkap bahwa persiapan dari pemindahan IKN itu progressnya ternyata sedang berlangsung. Utamanya pada persiapan master plan, mulai master plan dasar hingga ,master plan keseluruhan kawasan kota baru itu nantinya.    “Persiapan masterplan kawasannya wajib diselesaikan pada 2020 termasuk, termasuk proses pembebasan lahan yang diperlukan,” ucap Menteri Agraria Sofyan Djalil. 

Menurutnya, khusus desain kawasan sendiri termasuk tata ruang bangunan dan lingkungan utamanya, akan diselesaikan pada 2019.” “Prasarana dasarnya jalan dan jalur asupan air juga wajib diselesaikan masterplannya dalam tahun ini. karena proyeknya akan dikerjakan paling cepat peretengahn 2020 mendatang,” ucapnya. 

Mempercepat prosesnya, pemerintah pusat tak menggunakan metode desain dan tender, tetapi pada desain dan bulid.  “Kondisi itu juga dikarenakan sebagain besara area yang diugunakan adalah lahan Negara. Jadi lebih mudah untuk prosesnya. Meskipun ada proses ganti rugi lahan, prosesnya tak akan memberatkan,” tambah Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.   

Menurutnya, akses jalan dan asupan air minum menjadi proyek utama yang dikerjakan diawal dengan durasi pengerjaan diperkirakan hingga 4 tahun.  Rencananya, total 180 hektar milik pemerintah dikedua wilayah itu, menjadi tataruang dari kota masa depan setelah pengembangan tanpa menagganggu hutan lindung dan hutan konservasi Bukit Soeharto. Justru lokasi itu bakal diperbaiki dan direhabilitasi. “Awalnya 40 ribu hectare yang masuk pembangunan awal. Tetapi pengembangannya bisa mencapai maksimal 180 ribu hectare dimasa depan,” bebernya. (*)

Penulis : Adhi Abdhian

Editor: Aspian Nur