KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Hari pertama berdinas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan sudah menghadapi unjuk rasa dari aktivis mahasiswa. Tak hanya menyuarakan tuntutan, mahasiswa juga membawa kado besar berisikan kliping pemberitaan mengenai persoalan yang terjadi di Madinatul Iman.

Mulai dari kasus korupsi, belum meratanya pendidikan, kedaulatan pangan, banjir hingga pengawasan pembangunan. "Kami tidak mau terulang kembali kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan," kata Koordinator Aksi, Andronikus Karundeng, Selasa (27/8/2019).

Mahasiswa juga ingin anggota DPRD yang kembali menjabat memberikan pemahaman dan pengalaman kepada legislator baru dalam menghadapi serta menuntaskan persoalan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya mengenai pemerataan pendidikan dengan pemberlakuan sistem zonasi.

"Sebetulnya zonasi itu baik sekali, cuman sekolah yang ada tidak memadai, sedangkan masyarakat kota ini jumlahnya banyak," lanjutnya.

Ditambah lagi fasilitas yang terdapat di setiap sekolah dinilai belum menunjang untuk diterapkannya sistem zonasi. "Itu dirasakan bagi sekolah maupun peserta didik," ucap aktivis dari GMNI ini.

Unjuk rasa gabungan dari GMNI, PMII dan KAMMI ini diterima oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Balikpapan Thohari Aziz serta didampingi anggota DPRD baru yakni Taufiqurrahman. Mahasiswa juga menyerahkan petisi untuk ditandatangani.

Menurut Thohari, unjuk rasa kali ini menjadi penyemangat untuk legislator yang bertugas dalam periode lima tahun ke depan. "Tugas dan fungsi kami sebagai legislasi, menyusun dan menetapkan anggaran daerah serta melakukan pengawasan," sambutnya.

Sementara terkait dengan petisi yang dilayangkan mahasiswa, politikus PDI Perjuangan ini menyebut untuk penuntasan kasus korupsi merupakan ranah aparat penegak hukum.

"Tugas kami menghindari korupsi, kalau ada anggota dewan yang korupsi, itu adalah oknum, kami komitmen menjalankan tupoksi dengan baik dan benar," tegasnya.

DPRD, lanjut Thohari, juga sepakat untuk pemerataan pendidikan. Bahkan dirinya mengakui, jumlah sekolah belum memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

"Kami berjuang ke DPRD Kaltim untuk pendidikan tingkat atas, berkaitan dengan pembangunan SMKN 7, lahan sudah siap, tapi peraturan berubah karena pengelolaan SMA/SMK itu kewenangan pemerintah provinsi," sebutnya.

Sedangkan untuk SD dan SMP telah dianggarkan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) agar bertambah daya tampung peserta didik di sekolah negeri. "Telah kami anggarkan di APBD 2020 nanti," ujarnya.

Sementara untuk tuntutan kedaulatan pangan, Thohari menerangkan pihaknya telah menjalankan fungsi kontrol bersama Pemerintah Kota Balikpapan ketika harga melambung tinggi untuk beberapa komoditas seperti bawang putih dan cabai.

"Kalau untuk pengawasan pembangunan, kami telah merekomendasikan ke pemkot, yang IMB-nya tidak benar, kami minta ditertibkan dan sudah banyak terkena penertiban," tandasnya.

Penulis / Editor : Hendra