KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Komite Transparan Pemerintah Daerah (KTPD) bersama DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kukar menggelar aksi menutup mulut tanpa berorasi. Demo digelar di gedung DPRD Kukar dan Kantor Bupati pada Kamis (19/9/2019) pagi.

Aksi ini menyoroti praktik culas lelang proyek di lingkungan Pemkab Kukar. Lengkap dengan topi dan masker, sekitar 20 peserta aksi mengangkat banner bertulisan “aksi tutup sungut, muyak dah kami ncarang, asap kabut korupsi mafia proyek maseh menyelimuti Kukar”.

Dalam Isi pernyataan sikap dan tuntutannya, massa menyuarakan banyak keluh kesah pengusaha-pengusaha lokal yang termarjinalkan dan tidak mendapat pekerjaan lantaran enggan mengikuti pola penuh rekayasa dalam memenangkan lelang proyek.

LSM ini meminta agar DPRD Kukar membentuk panitia khusus untuk mengusut praktik mafia proyek tersebut.

Politikus Gerindra, Alif Turiadi, mengaku sepakat dengan tuntutan massa tersebut, sepanjang itu memang untuk melindungi uang rakyat.

“Kita usut kalau memang itu terjadi sesuatu yang tidak baik di Kukar,” ujar  salah satu wakil Ketua DPRD Kukar yang akan dilantik pekan depan itu.

Hanya saja, lanjut Alif, sebelum membentuk pansus itu, dewan harus membentuk unsur pimpinan DPRD beserta Alat Kelenggkapan Dewan (AKD) terlebih dahulu. 

“Kita bentuk dulu pimpinan, alat pimpinan juga terbentuk dan disahkan, baru bisa kita bentuk pansus yang mereka inginkan itu,” pungkasnya.

Penulis: Reza Fahlevi

Editor : M.Huldi