KORANKALTIM.COM,TENGGARONG--Ekonom Unmul Adji Sofyan Effendi memaparkan sejumlah persoalan krusial saat menjadi narasumber talkshow kebangsaan yang digagas FKPPI Kukar bertema 'Sumber Daya Alam dan Ketahanan Nasional: Rakyat Harus Bagaimana?' pada Sabtu (21/9/2019) di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.

Menurutnya, ada dua pilar yang harus dikelola secara baik agar daerah menjadi kuat dan mandiri yaitu ketahanan fiskal dan Sumber Daya Alam.

“Tentunya ini harus bisa dikelola secara baik dengan adanya kapabilitas SDM kita yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Dengan reformasi total penguasaan sumber daya alam Indonesia, maka ketahanan fiskal dan nasional pasti akan kuat,” katanya.

Dipaparkannya, selama ini, Indonesia masih banyak dikuasai oleh asing terutama pada pengelolaan sumber daya alam. Selama itu pula Indonesia mengalami ketimpangan pembangunan. “Sehingga muncul Kawasan Barat Indonesia versus Kawasan Timur Indonesia. Selama ini kita yang ada di kawasan timur ini hanya menghidupi kawasan barat, lihat saja berbagai macam infrastruktur penunjang sangat nyaman dirasakan oleh saudara kita di Jawa sementara kita di Kalimantan jalan rusak dan akses sangat susah,” ungkapnya.

Dengan adanya pemindahan IKN ke Kaltim ini tentu rakyat Kaltim bersyukur karena berbagai macam persoalan yang hingga kini dirasakan secara cepat akan segera teratasi. 

“Isu utama disintegrasi ialah kesenjangan wilayah, kesenjangan infrastruktur, kesenjangan kesejahteraan, Kawasan Barat Indonesia vs Kawasan Timur Indonesia, Pulau Jawa vs luar Jawa dan daerah maju vs daerah terbelakang. Dengan keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan timur ini sebenarnya bukan hanya menuntaskan persoalan Jakarta saja tapi juga enam persoalan ini juga akan tuntas,” tegasnya.

Salah satu kuncinya adalah memulai pembangunan dari desa. Jika seluruh desa yang ada di Kutai Kartanegara terbebas statusnya dari desa tertinggal dan desa sangat tertinggal maka ketahanan daerah pasti tercapai. “Jika ketahanan daerah tercapai maka ketahanan provinsi juga tercapai, jika ketahanan provinsi tercapai maka ketahanan nasional pun tercapai. Jadi siapapun nanti yang menjadi kepala daerah Kukar ke depan harus 100 persen bisa membawa perubahan desa kepada kemajuan dan mandiri,” tutupnya. 

Penulis: Muhammad Heriansyah

Editor : M.Huldi