KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Pemkab Kukar tidak lama lagi akan mengumumkan penerimaan CPNS Tenaga Pendidikan sebanyak 95 formasi. 

Dengan seleksi ini, ada kekhawatiran  di kalangan guru honorer bahwa penerimaannya tidak transparan dan dipengaruhi faktor 'orang dalam'. 

Akademisi Unikarta Zulkifli berpendapat, pemerintah hari-hari ini mengedepankan kompetensi. Artinya, honorer yang telah lama mengabdi tidak semata-mata diangkat begitu saja menjadi PNS, melainkan juga harus mengikuti berbagai tes.  

"Ini kan ASN, kecuali kemudian yang dijanjikan pemerintah ada P3K di akhir tahun, hari ini kan belum terealisasi karena memang harus bicara kompetensi," kata Zulkifli kepada Korankaltim.com, Rabu (30/10/2019).

Jika pun semua guru honorer mau diangkat jadi PNS, lanjut Zulkifli, guru honorer saat ini juga masih banyak yang belum jelas standar kompetensinya. 

"Kalau THL kita mau diangkat jadi PNS, kita masih ada guru yang masih SMA misalnya, atau masih S1 Sospol kemudian mengajar. Itu kan juga harus mengikuti kompetensi yang dibutuhkan," paparnya.

Pemerintah pun menerapkan sistem merit untuk perekrutan kali ini, bukan lagi sistem kekeluargaan. 

"Jadi honorer harus merubah pola pikir, bahwa yang dikedepankan ada lah kompetensi. Kalau sudah honor lama, profesional lah di bidangnya," pungkasnya.

Penulis: Reza Fahlevi

Editor: M.Huldi