KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Junaidi Samsudin mempertanyakan proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh TPP atas hasil Musorkablub yang dilaksanakan carateker KONI Kutai Kartanegara di Samarinda pada 16 November 2019. Terutama ketika ia menerima informasi Rahman terpilih menjadi ketua secara aklamasi.

Junaidi merupakan salah satu calon Ketua KONI Kukar. Sedangkan Rahman adalah Ketua Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Pengkab Perbasi) Kukar.

Pada saat penjaringan dan penyaringan, tiga orang menyerahkan berkas ke Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yakni Rahman, Nanang Sulaiman dan Junaidi Samsudin.

Dalam perjalanannya, Junaidi dan Nanang Sulaiman dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat oleh TPP. Junaidi menyebutkan ada sejumlah alasan yang disampaikan oleh TPP terkait dirinya yang didiskualifikasi.

Dia dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dukungan pada lima cabang olahraga (cabor) dengan bermacam alasan.

"Walaupun alasan tersebut bagi saya masih dapat diperdebatkan karena fakta administrasinya ada yang perlu di validasi kebenaran dan kesungguhan TPP untuk menegakkan jiwa sportivitas," kata Junaidi kepada Korankaltim.com, Minggu (17/11/2019).

Beberapa diantaranya, lanjut Junaidin,  IMI Kukar sebagai salah satu Cabor yang mendukungnya dianggap tidak sah  lantaran kepengurusannya dilantik oleh IMI Kaltim, yang disebut-sebut bukanlah anggota KONI  Kaltim.

"Faktanya, yang menjadi anggota musorkablub adalah pengcab atau cabor yang ada di KONI Kukar, padahal kita tahu bahwa IMI Kukar adalah anggota resmi KONI Kukar," sebut Junaidi.

Begitu pula dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), asosiasi tersebut dianggap masa kepengurusannya sudah berakhir sejak Desember 2018. Faktanya, beber Junaidi lagi, kepengurusannya masih aktif hingga April 2020.

Persatuan Olahraga Layar Indonesia (Porlasi), kepengurusannya pun dianggap dianggap bukan anggota KONI Kukar. Padahal, saat rapat anggota tahunan (RAT), musrokab pertama, Rapat Koordinasi carateker KONI Kukar dan cabor serta musorkablub diundangn secara resmi. 

"Porlasi Kukar tidak pernah mendapat sanksi organisasi dan tidak pernah dikeluarkan dari keanggotaan KONI Kukar, bisa dilihat dari  semua keputusan RAT KONI sejak Porlasi  menjadi anggota KONI Kukar," ucapnya.

Junaidi menyebut masih banyak kejanggalan. Akan fakta tersebut, dia sebagai salah satu calon Ketua KONI Kukar mempertimbangan akan membawa hasil kerja TPP ini ke KONI Kaltim dan KONI pusat, maupun secara hukum di PTUN.

"Namun demikian secara sportif saya mengucapkan selamat kepada saudara. Rahman yang didaulat menjadi ketua KONI Kukar oleh sebagian anggota yang hadir," lanjutnya.

Selain itu, dia menyampaikan tiga tuntutan kepada pimpinan KONI Kukar 

yang baru. Pertama KONI Kukar dituntut wajib melunasi tunggakan utang kepada para cabor. Kedua, minimal satu atau dua bulan sekali diadakan rapat antara Ketua KONI Kukar dengan Ketua/Pengurus Cabor.

Dan ketiga, apabila dalam waktu dua tahun terjadi kemunduran organisasi KONI Kukar, baik prestasi maupun hal lain, cabor berhak mengajukan hak/mosi tidak percaya.

"Apabila ketiga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka kami meminta dengan sportif agar pimpinan KONI Kukar dapat mengembalikan amanah yang dipercayakan kepadanya," pungkas Junaidi

Penulis : Reza Fahlevi

Editor : Hendra