KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi setuju dengan rencana penghapusan Ujian Nasional (UN). Meski secara teknis, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Penghapusan UN, itu terserah menteri lah" ujarnya ketika ditemui KoranKaltim.Com di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, 13 Desember 2019 lalu.

Sejak dulu Hadi beranggapan, standarisasi tanpa dibarengi penyetaraan kualitas dan mutu pendidikan secara nasional, justru akan menjadi beban.

"Kalau saya, dari dulu ujian itu lokal.  Karena yang lebih tahu kebutuhan lokal ya lokal. Yang namanya seragam-seragam itu tidak akan menguntungkan," tukasnya.

Bahkan, Hadi yang juga berkecimpung di dunia pendidikan Kota Samarinda dan Kaltim mengatakan, UN harusnya tak menjadi satu-satunya tolok ukur kelulusan dalam proses pendidikan.

"Kan dulu tidak ada ujian nasional, Pak Isran jadi Gubernur. Ya kan, Jokowi tidak ada ujian nasional jadi Presiden" ungkap Hadi lalu tertawa.

Meski setuju penghapusan UN, Hadi menyebut tak setuju dengan wacana Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengurangi waktu sekolah.

"Pengurangan hari sekolah saya kurang setuju. Perlu  evaluasi. Karena kalau SD kurangi 2 tahun, SMP kurangi 2 tahun jadi potong 4 tahun. Itu nanti terkait dengan kematangan," jelas Hadi.

Artinya, lanjut Hadi, total waktu sekolah hanya 8 tahun. Sedangkan berdasarkan hasil kajian di negara maju, kata Hadi lama waktu sekolah ideal berkisar 10 tahun.

Sementara saat ini,  Indonesia masih menerapkan waktu sekolah selama 12 tahun. "Kalau 8 tahun, untuk negara yang baru berkembang, saya khawatir nanti lahir generasi yang tidak matang," pungkasnya.

Penulis : Rusdi

Editor : Hendra