KORANKALTIM.COM, TENGGARONG -Forum Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Kukar (FGHTK) gelisah dengan kesepakatan Kemenpan RB dan Komisi II DPR terkait penghapusan honorer di tubuh pemerintahan.

Ketua FGHTK Kukar Ambo Alang mengatakan, pihaknya tak tahu mau dikemanakan tenaga honorer Kukar yang berjumlah 7.000-an orang ketika keputusan ini disahkan. "Pastinya nanti terjadi pengangguran besar-besaran. Dari 7 000 an itu ada 3.500 honorer yang ber-SK Dinas Pendidikan. Mau kemana dan bagaimana pengabdian kami selama ini untuk pendidikan,  dianggap apa kalau memang keputusan pemberhentian secara sepihak ini disahkan?" kata Alang kepada KORANKALTIM.COM, Kamis (23/1/2020).

Menurut pria yang mengajar di SMPN 6 Samboja ini,  keputusan tersebut tentu akan berdampak signifikan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah, terutama  di kecamatan-kecamatan. 

"Di sekolah-sekolah kecamatan ini justru banyak guru honorer nya daripada PNS-nya. Apakah murid-murid kita dibiarkan tidak punya guru," ungkapnya.

Di sekolahnya saja, tutur Alang, guru  PNS-nya hanya tiga orang.   Selama ini, saat guru honor tidak ada, sekolah keteteran.

"Jujur saja kami dan kawan-kawan guru honorer ini ketika mengetahui keputusan itu langsung gelisah dan risau, sampai-sampai saat mengajar di kelas dalam akhir-akhir ini kami tidak konsen, galau memikirkan nasib kami ke depannya," ungkapnya. 

Penulis: Muhammad Heriansyah

Editor: M.Huldi