Perempuan merupakan agent of development, aset bangsa yang potensial dan perannya sebagai kontributor sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Sejatinya perempuan memegang peranan penting dalam pembangunan, jumlahnya yang mencapai 1.735.856 jiwa atau sekitar 47,57% dari 3.648.835 jiwa penduduk provinsi Kalimantan Timur merupakan jumlah yang potensial untuk pembangunan nasional. Dengan jumlah yang demikian maka pantas jika perempuan dijadikan salah satu komponen pembangunan.

Upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka mencapai kesetaraan gender di Kaltim untuk saat ini dinilai masih belum cukup karena masih belum terpenuhinya semua hak perempuan, masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, masih adanya perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi seksual, belum tercapainya kuota 30% perempuan di legislatif, dan perempuan yang lebih banyak bekerja di sektor informal.

Dari hasil evaluasi pembangunan dalam segi perspektif gender di Provinsi Kalimantan Timur yang menggunakan beberapa indikator di antaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka IPG Kaltim sebesar 85,62 persen dengan kata lain angka ini menggambarkan masih terdapatnya gap antara laki-laki dan perempuan di provinsi Kalimantan Timur, baik dalam segi kesehatan reproduksi, perberdayaan dan aktivitas ekonomi. Adapun angka IDG Kaltim sebesar 56,64 persen lebih rendah dari IDG nasional sebesar 71,74 persen, angka ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan di Kaltim dalam dunia politik dan ekonomi masih jauh dari harapan.

Masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah kaltim dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Hal yang mendasar adalah bagaimana mengubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang membatasi kemajuan perempuan. Dilihat dari data Susenas tahun 2018, persentase perempuan usia 15 tahun keatas yang tidak memiliki ijazah sejumlah 13,71% lebih besar dibandingkan laki-laki yang berjumlah 10,21%. Tingkat pendidikan akan berkorelasi dan berbanding lurus dengan kondisi tingkat perekonomian dan kesejahteraannya karena dengan tingkat pendidikan yang rendah maka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, menduduki jabatan-jabatan strategis baik di perusahaan, pemerintahan maupun parlemen juga rendah.

Pada aspek ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tidak banyak meningkat hanya berada pada kisaran 42,33 persen. Hal ini berarti pasokan tenaga kerja perempuan usia kerja yang terlibat dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa tidak mencapai separuh dari jumlah seluruh perempuan usia kerja yang ada di Kaltim. Peningkatan kapabilitas perempuan ini juga tercermin dari tingkat pendapatannya, rendahnya pendapatan dan kurangnya akses dalam perekonomian membuat terbatasnya ruang gerak perempuan. Rata-rata upah buruh/karyawan perempuan sebesar 2,21 juta rupiah per bulan lebih rendah dari upah laki-laki yang mencapai 2,91 juta rupiah per bulan atau dengan kata lain kesenjangan upah menurut gender di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 32 persen. Masih kuatnya budaya patriarki merupakan salah satu penyebab kaum perempuan sulit mengakses pekerjaan, pendidikan dan aktulisasi diri.

Di dunia politik, ketimpangan gender tampak dari keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Keikutsertaan perempuan dalam parlemen pada tahun 2017 hanya 10,91 persen. Angka ini masih jauh dari target minimal 30 persen, sesuai dengan penelitian Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan bagi anggota parlemen perempuan yangmana harus bekerja dan berupaya lebih keras meningkatkan kapasitas mereka dalam memengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat. Oleh sebab itu, perempuan yang akan terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri dengan kapasitas dan kompetensi agar mampu bersaing dengan laki-laki di parlemen. Kaum perempuan yang berkecipung dalam partai politik harus aktif dalam kepengurusan partai politik sebagai langkah awal pembekalan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam berpolitik.

Dalam rangka untuk mencapai target ke lima dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau ustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Kalimantan Timur terkait kesetaraan gender maka pemerintah daerah kaltim perlu memutus segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di segala aspek. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk eksploitasi seksual serta berbagai jenis eskploitasi lainnya. Menghilangkan semua praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan pernikahan paksa. Sehingga perempuan di Kaltim mampu bersaing dan menujukkan kemampuannya.

Terlepas dari semua kekurangan dan keterbatasan perempuan. Bila dulu perempuan beraktivitas hanya disekitaran keluarga dan rumah tangga, kini perempuan juga harus bisa berperan aktif  dalam setiap bidang pekerjaan dan profesi. Sehingga optimise akan pembangunan daerah yang bertumpu pada semua pihak akan terselenggara dengan baik. Dukungan semua pihak tetap diperlukan agar keseimbangan dapat terjadi dan terus disempurnakan, saling mengisi dan memberikan kontribusi pada pembangunan daerah.