Oleh: Riva Mulfiasari (Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam)

Bukannya libur dan melakukan aktifitas belajar di rumah, 49 pelajar SD justru asik bermain di warnet. Sejumlah pelajar tersebut terjaring dalam razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda. Umur para pelajar yang terjaring razia itu berkisar 7 hingga 11 tahun.

Padahal, sebagai antisipasi semakin meluasnya wabah Corona, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang memutuskan untuk meniadakan aktifitas belajar mengajar di sekolah selama dua pekan ke depan. Libur ini terhitung dari tanggal 17 Maret sampai 31 Maret 2020. Namun sayang, keputusan tersebut justru disalahgunakan.

Mirisnya, semua anak tersebut mengaku telah mendapatkan izin dari orang tua. Padahal,  bahaya Virus Corona sangatlah nyata. Meskipun kecil, jika tertular Virus tersebut sangatlah mematikan. Bahkan kabar terakhir, di Kaltim sendiri telah ditemukan sebanyak 3 kasus. Ketiganya tersebar di Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar). Informasi tersebut dibenarkan oleh Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim, Kamis (19/03/2020).

Penyalahgunaan kebijakan libur dan belajar sekolah ini dapat kita klasifikasi karena beberapa faktor. Pertama, ketidakpahaman akan bahaya wabah yang tengah mengancam di tengah masyarakat. Kedua, kurangnya akses informasi juga turut berkontribusi dalam hal ini. Ketiga, Orangtua yang tidak siap untuk membimbing anak belajar di rumah pun juga turut diutarakan. Keempat, masih banyak pihak yang mengambil keuntungan di tengah-tengah kedaruratan. Namun yang paling menonjol ialah faktor kelima, yakni ketidaksiapan dan kelalaian penguasa dalam menangani wabah Virus Corona (2019-nCov).

Faktor kelima adalah faktor yang paling berpengaruh dari semua faktor. Mengapa? Karena kesiapan dan ketepatan penguasa dalam mengambil kebijakan sejak pertama wabah Corona ada di dunia dapat mempertaruhkan nyawa rakyat yang dipimpinnya. Namun fakta-fakta yang ada menunjukkan penguasa saat ini sangat tidak menyiapkan diri bahkan lamban dalam menangani wabah Corona. 

Sudahlah lamban, ketidaksungguhan dalam mengupayakan pencegahan juga diperlihatkan. Terlihat dari minimnya dana yang dikucurkan untuk APD paramedis. Efektifitas kemampuan fasilitas kesehatan di Indonesia terbatas pada jumlah tetentu. Sebagaimana diterangkan Tri Yunis, Miko Wahyono, Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia,”Dari 100 rumah sakit, paling banyak rata-rata masing-masing merawat 3 pasien, jadi sekitar 300 pasien yang mampu dirawat di rumah sakit itu.”

Kecerobohan pun ditunjukkan sejak awal tidak melarang pendatang dari Cina masuk di Indonesia. Pemerintah bahkan menggiring opini “hoax” pada siapapun yang berusaha menyampaikan kebenaran tentang wabah ini. Walhasil, masyarakat pun terbawa opini yang digulir dan merasa baik-baik saja dengan pandemik Corona.

Berbagai bukti ketidakseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadapi wabah 2019-nCov menunjukkan bahwa nyawa rakyat bukanlah prioritas utama mereka. Terlihat jauh sekali ketika mebicarakan pembangunan Ibu Kota Negara dan perumusaan RUU Cipta Kerja. Segala alasan ketidaksiapan akan dinafikkan dan proyek tersebut mesti berjalan apapun kendalanya.

Bila ditelisik secara mendalam, sesungguhnya semua ketidakseriusan itu berpangkal pada paradigm sekuler kapitalistik yang bercokol di sistem negara kita. Kehadiran penguasa hanya sebagai pelaksana sistem tanpa mampu menyelesaikan persoalan yang bahkan bersifat mendesak untuk rakyat.

Dampak sistem ini kemudian meluas. Diawali dari ketidakseriusan penguasa lalu berlanjut ke berbagai bidang di bawahnya. Pendidikan pun ikut menjadi korban. Jika kesehatan dan nyawa yang sangat mendesak saja kurang diperhatikan, apalagi efek samping berupa tak terpenuhinya pendidikan di tengah wabah. Arahan libur sekolah dan melakukan aktifitas belajar di rumah tidak diikuti dengan bagimana cara pihak sekolah, guru dan orang tua melakukan kegiatan itu. Berbagai ketidaksiapan bertambah dan membuat rakyat semakin panik dan khawatir.

Belum lagi ditinjau dari dampak ekonomi yang semakin kacau akibat pandemi, meskipun sebelum ada pandemik ini pun ekonomi Indonesia sudah rapuh. Masih banyak pihak yang memanfaatkan situasi untuk tetap berbisnis dan mengambil keuntungan. Parahnya, aktifitas ini tidak hanya dilkukan oleh orang-orang yang kekurangan ekonomi seperti pemilik warnet itu, tetapi juga oleh para pelaku ekonomi skala besar. Sebut saja ada beberapa rumah sakit yang menolak pasien Covid-19 demi bisnis dan citra. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19, Ahmad Yurianto, Selasa (17/03/2020). Semakin dapat dilhat, siapa yang menjadi korbannya? Rakyat!

Sudah bukan saatnya lagi para penguasa memikirkan hal lain selain rakyat. Dalam Islam, Pemimpin yang disebut Khalifah tunggal kaum muslimin di seluruh dunia memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan rakyat. Bagi khalifah, rakyat adalah hal paling utama. Bahkan khalifah disebut sebagai raa‘in (penggembala/pemimpin) yang bermakna “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Di saat krisis, ia yang pertama kali merasakan derita dibanding rakyatnya.

Pemimpin yang demikian akan bersungguh-sungguh taat kepada Allah dan melaksanakan segala hukum yang diturunkan oleh-Nya. Sehingga, khalifah akan menerapkan sistem pendidikan Islam dan mengedukasi rakyat dengan sebaik mungkin dalam menghadapi pandemik. Dari sistem ini, muncullah individu-indivu yang bertakwa dan membentuk masyarakat saling peduli satu sama lain, bukan karena mencari keuntungan. Pelajar yang dihasilkan dari sistem pendidikan Islam pun akan bersungguh-sungguh menuntut ilmu bukan malah asik bermain dan mencari kesenangan dunia. Ini semua hanya mampu dilakukan apabila sistem Islam telah diambil dan diterapkan secara keseluruhan dalam bentuk negara. Wallahu’alam.