Home >> Bontang - Kutim >> Dasuki Merespons Menteri Muhadjir

Dasuki Merespons Menteri Muhadjir

BONTANG – Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mendapat respons beragam dari berbagai daerah. Ada yang menyatakan persetujuan, tetapi ada juga yang memilih tak sependapat. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Bontang Dasuki termasuk di barisan yang tak setuju penghapusan UN.
Menurutnya, sampai saat ini UN masih perlu diterapkan sebagai bahan evaluasi. UN menjadi rujukan, sejauh mana tingkat kemampuan siswa masing-masing daerah, dalam memahami pembelajaran. Apalagi, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang berlaku secara nasional.
“Secara pribadi, saya memilih UN tidak dihapus, karena masih dibutuhkan untuk evaluasi hasil pendidikan anak didik secara menyeluruh,” kata Dasuki.
Meski begitu, Dasuki mengaku dirinya tetap menunggu keputusan final dari pemerintahm melalui rapat terbatas kabinet dengan Presiden Joko Widodo. Sama halnya dengan daerah lain, apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, Disdik Bontang pasti akan menerapkannya.
“Kita tunggu saja bagaimana keputusannya. Kalau sudah jadi ketetapan, mau tidak mau daerah harus mengikuti,” ungkapnya.
Moratorium UN, lanjut Dasuki, bukan berarti semua sekolah meniadakan ujian. Hanya sekolah yang level dan integritasnya di atas rata-rata nasional tak perlu dipetakan lewat UN. Tetapi, Disdik Bontang masih menunggu, regulasi seperti apa yang nantinya diterapkan oleh Kemendikbud.
“Pelaksanaan UN diperuntukan bagi sekolah yang prosentase hasil ujian siswanya, masih di bawah rata-rata standar nasional. Yah, kita tunggu saja hasilnya,” tandasnya.
Untuk diketahui, Menteri Pendidikan Muhajir Effendy berkeinginan untuk menghilangkan UN. Sosialisasi tentang hal itu sudah disampaikan ke seluruh daerah. Namun, aturan tentang penghapusan itu masih akan dibahas lebih lanjut. (ram914)