SAMARINDA - Jelang akhir masa jabatan Gubernur Awang Faroek Ishak semua program pembangunan ditarget rampung tahun ini. Mimpinya, semua proyek raksasa bisa disahkan sebelum Awang Faroek lengser dari bangku gubernurnya.

Sedikitnya ada tujuh proyek raksasa yang dikerjakan dengan sistem pembiayaan tahun jamak atau multi years contract (MYC). Salah satunya, penyelesaian Bandara APT Pranoto Samarinda.

Keinginan pemerintah merampungkan proyek-proyek itu terungkap dalam rapat paripurna lanjutan perihal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2017 di gedung DPRD Kaltim, Rabu (11/7). Kali ini, paripurna ke-13 tentang jawaban gubenur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang LKPj Tahun Anggaran 2017 dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017 di Gedung Utama DPRD Kaltim.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun yang diikuti oleh 28 anggota dewan. 

Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak diwakili Asisten I Setprov Kaltim, Sabani dalam sambutannya mengatakan pembangunan proyek tahun jamak atau MYC satu persatu program pembangunannya hingga Juni 2018 masih berprogres. Sedikitnya kata Sabani ada 7 proyek MYC yang harus diselesaikan tahun ini.

“Pemprov sepakat agar proyek MYC dan pembayaran yang dituntaskan di 2017 sesuai kesepakatan awal. Sehingga tidak menjadi perosalan yang berpotensi mengganggu program pembanguanan infrastrukur di 2018 dan 2019,” katanya.

Selain itu, menjalankan pembangunan ada juga dua persoalan serius yang disampaikan oleh pemprov, terkait penertiban Taman Hutan Raya (Tahura) dan progres pelimpahan aset perumahan Korpri Kaltim, serta pembangunan tahun jamak atau Multiyears Contract (MYC). 

Sabani menjelaskan Pemprov Kaltim dalam menertibkan bangunan di kawasan Tahura memiliki pandangan sama dengan fraksi-fraksi DPRD Kaltim. Kata dia, Pemprov Kaltim konsisten menertibkan, seperti menutup Rumah Makan (RM) Tahu Sumedang yang lokasinya masih di kawasan Taman Raya Bukit Suharto (Tahura). 

“Termasuk juga dengan bangunan-bangunan lainnya,” katanya. 

Sementara itu, perihal desakan dewan agar pemprov menghibahkan aset lahan di perumahan Korpri, Loa Bakung, Samarinda, kata Sabani pemprov masih mengkaji. 

“Kami sepakat, bahwa dalam penyeleisakan permasalahan tersebut dilaksanakan dengan mekanisme dan memperhatikan sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya. 

Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun menyebutkan, langkah yang akan diambil paska penyampaian jawaban pemprov pihaknya membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mempertajam dan mengevaluasi kinerja dan pembangunan di 2017. 

“Agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegas Alung-sapaan akrab HM Syahrun kemarin.

Pansus LKPj tahun 2017 dan Raperda pertanggung jawaban gubernur tahun anggaran 2017 diketuai oleh Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar, Sapto Setyo Pramono.

“Pansus bertugas mempelajari LKPj gubernur yang akan jadi rekomendasi dan evaluasi. Masa kerja pansus berakhir dengan sendirinya setelah menyampaiakan hasil kerja,” pungkasnya. (sab)