SAMARINDA - Pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kaltim kembali dibuka. Di satu sisi disambut suka cita. Di sisi lain, penerimaan CPNS Kaltim ini seolah menasbihkan para tenaga honor. Mereka merasa, nasibnya tidak jelas. Sedianya, mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun berharap ada jalur khusus. Tapi ternyata tidak. Semua harus mengikuti mekanisme perekrutan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Ardiningsih mengaku sudah menyusun keperluan tenaga CPNS di Kaltim. Kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kaltim hanya mengajukan formasi PNS sebanyak 1.000 orang. 

 Jumlah formasi CPNS yang diajukan BKD Kaltim dinilai terlalu sedikit. Jika dibandingkan dengan usulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim yang sebelumnya sudah mengajukan formasi sebanyak 4.000 PNS khusus untuk guru dan tenaga kependidikan.

Diberitakan sebelumnya, PGRI Kaltim menyebut ada 12.000 guru dan tenaga kependidikan yang harus segera diangkat menjadi PNS.

Jumlah usulan formasi dari BKD ini jauh dari angka keperluan hanya untuk guru saja. Tapi, Ardiningsih mengaku usulan formasi itu untuk mengisi keperluan tenaga yang memang benar-benar diperlukan di jajaran Pemprov Kaltim saja.

“BKD ajukan 1.000 formasi PNS se-Kaltim, kalau kabupaten/kota masing-masing. Ini pemprov saja,” ujar Ardiningsing, ditemui Koran Kaltim usai menghadiri pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Pendopo Lamin Etam.

Penerimaan CPNS tahun 2018 yang diajukan dirinya merupakan usulan murni bagi mereka yang ingin mengabdi kepada negara. Tak ada perlakuan khusus. Kuota yang diusulkan benar-benar akan dimanfaatkan untuk merekrut tenaga-tenaga pegawai yang sesuai dengan keperluan. Tak ada jalur khusus. Semua, harus melalui tes CPNS.

Ardiningsih mengatakan bagi semua peserta tidak ada yang bisa menjamin ada perlakuan khusus. Termasuk para honorer yang notabene sudah terlebih dahulu mengabdi. Semua peserta melamar dan mengikuti tes yang bersifat terbuka.

“PNS di 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) penempatan minta di prioritaskan itu sangat bergantung dengan formasi dan OPD (organisasi perangkat daerah) bersangkutan,” kata dia.

Ardiningsih mengaku sangat memahami keper­luan guru dengan status pegawai sampai saat ini masih kurang. Tapi dirinya tak bisa memberikan perlakuan khusus, meski mereka sudah lama mengabdi. “Tidak berani saya, jadi tidak ada perlakuan khusus, semua seleksi. Tinggal bagaimana proses seleksinya itu nanti kita lihat,” paparnya.

Namun demikian, ia mengaku Pemprov Kaltim akan memberikan kebijakan-kebijakan yang mungkin nanti bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Tapi kata dia tetap melalui prosedur yang berlaku.

“Tapi memang dari 1.000 yang kami ajukan, paling banyak formasinya untuk guru dan tenaga kesehatan,” tutupnya. (rs)