JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp 4.418,30 triliun. Angka ini setara 29,98 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun masih di dalam batas yang ditetapkan yaitu 60 persen dari PDB.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski utang pemerintah besar, tetapi pengelolaan utang dilakukan secara prudent dan akuntabel di tengah kondisi pasar tahun 2018 yang volatile. Rasio utang pemerintah terkendali, sebesar 29,98 persen terhadap PDB. “Pengelolaan pembiayaan utang semakin membaik. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi utang yang hingga akhir tahun 2018 semakin menurun, baik untuk Surat Berharga Negara maupun untuk Pinjaman serta diluncurkannya program dan format baru pembiayaan,” jelas Sri Mulyani seperti dikutip APBN Kita, Selasa (22/1). 

Lanjut dia, pemerintah akan melunasi utang dengan salah satu program pembiayaan yang diluncurkan 2018 lalu, yaitu penerbitan Green Global Sukuk di bulan Februari 2018. “Green Global Sukuk merupakan program pembiayaan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup. Ini dimanfaatkan untuk proyek-proyek berwawasan lingkungan di empat Kementerian dan Lembaga yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM,” katanya.

Posisi utang hingga akhir tahun lalu berasal dari pinjaman dalam negeri Rp 6,57 triliun dan dari luar negeri Rp 805,62 triliun. Kemudian dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp 3.612,69 triliun. Adapun utang dari penerbitan SBN mencapai Rp 2.601,63 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 2.168,01 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 433,63 triliun. Sementara itu, SBN denominasi valuta asing mencapai Rp 1.011,05 triliun. (ven)