Selasa, 13/08/2019

Jika IKN di Kaltim, Developer Lokal Ingin Dilibatkan Bangun Perumahan

Selasa, 13/08/2019

Ilustrasi perumahan ( Foto: FOTOSEARCH ) I Foto insert: Ketua DPD REI Kaltim Bagus Susetyo

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Jika IKN di Kaltim, Developer Lokal Ingin Dilibatkan Bangun Perumahan

Selasa, 13/08/2019

logo

Ilustrasi perumahan ( Foto: FOTOSEARCH ) I Foto insert: Ketua DPD REI Kaltim Bagus Susetyo

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Berapa kebutuhan pemukiman ideal bagi sekitar 1,5 juta lebih pegawai pemerintah pusat bila Ibu Kota Negara (IKN) benar ditetapkan di Kaltim? Hal itulah yang juga menjadi perhatian pengusaha real estate di tengah kondisi sulitnya memasarkan properti saat ini.

Tak hanya developer yang menawarkan hunian di segmen menengah dan mewah, untuk segmen bawah yang menawarkan rumah murah bersubsidi juga tidak dalam kondisi yang baik.

Meski begitu, asa agar bisnis perumahan di Kaltim kembali bergairah terdukung dengan posisinya yang bakal ditetapkan sebagai IKN baru. Hal itu juga yang dirasakan DPD Real Estate Indonesia (REI) Kaltim.

Ketua DPD REI Kaltim Bagus Susetyo meyakini semua lini termasuk pasar properti terimbas positif bila benar bumi etam dipilih menjadi IKN pengganti Jakarta.

Mengingat bakal terjadi perpindahan sekitar 2 juta orang yang terdiri dari pegawai pemerintah pusat, pekerja konstruksi dan infrastruktur serta unsur lainnya. Jumlah itu bisa terus bertambah bila roda pemerintahan pusat berjalan.

“Akan ada lebih dari 1,5 juta perumahan yang dibutuhkan untuk mengakomodir hunian bagi perpindahan penduduk itu dan angka itu terus begerak naik,” ucap Bagus, Senin kemarin (12/8/2019).

Dirinya juga tak mempermasalahkan lokasi pemukiman yang ditetapkan karena pemilihan lahan pasti telah melalui proses survei dan analisa panjang oleh pemerintah pusat. Meski diprediksi hunian untuk warga baru itu dibagi per daerah, segmen dan jenisnya.

Misalnya untuk pejabat teknis kemungkinan berada dekat dengan perkantoran pemerintahan pusat. Jenis dan ukuran huniannyapun menyesuaikan. Begitu juga dengan hunian yang berada di level menengah ke bawah.

“Paling penting, adalah kesepakatan tentang aspek pembayaran antara pemerintah dengan developer. Baik sistem penjualan dan angsurannya,” ucapnya.

Hal itu menjadi penting karena terkait pengadaan hunian skala massif ini dipastikan menelan anggaran terbesar dari sektor swasta atau hampir 80 persen. Maka ia pun mengingatkan agar tidak terpaku pada jumlah hunian dan keuntungan.

“Saat ini saja, masih banyak masyarakat yang gagal dalam pelunasan angsuran rumah di semua level hunian termasuk perumahan murah,” sebutnya.

Selain itu ia juga berharap fasilitas pendukung turut diperkuat oleh pemerintah sesegera mungkin mulai dari pemenuhan air bersih, asupan listrik yang ideal tanpa byarpet, sistem drainase yang baik, hingga pemetaan fasilitas seperti jalan raya yang mendukung alur operasional.

“Mungkin secara kapasitas bisa dipilah. Misalnya untuk hunian mewah berukuran besar, bisa oleh pengembang nasional. Sedangkan untuk menengah ke bawah dimediasi oleh pemerintah daerah, bisalah menjadi proyek kontraktor lokal,” tandasnya. (*)


Penulis : */Adhi Abdhian

Jika IKN di Kaltim, Developer Lokal Ingin Dilibatkan Bangun Perumahan

Selasa, 13/08/2019

Ilustrasi perumahan ( Foto: FOTOSEARCH ) I Foto insert: Ketua DPD REI Kaltim Bagus Susetyo

Berita Terkait


Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.