KORANKALTIM.COM, SAMARINDA –Wabah corona yang sudah mampir di Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi meninggalkan dampak yang besar bagi sektor perdagangan. 

Pandemi corona menyebabkan seluruh negara di dunia untuk mencetuskan kebijakan pembatasan berbagai kegiatan. Akibatnya, suplai dan pasokan barang, salah satunya material produksi akan ikut terhambat.

Saat dihubungi pada Jumat (20/3), pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi memprediksi apabila wabah corona masih merebak dalam jangka waktu minimal dua hingga tiga bulan akan berdampak cukup keras bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Pemilik UMKM yang paling merasakan dampaknya, jika wabah corona masih merajalela,” jelasnya.

Perekonomian Kaltim yang digoyahkan oleh  pandemi corona akan menghadapkan pelaku UMKM dengan situasi yang sangat sulit. Pemilik UMKM akan melakukan kebijakan radikal, seperti memberhentikan secara sementara atau bahkan permanen semua karyawan mereka.

“Ini semua berkenaan dengan persoalan goncangan eksternal yang mendorong terjadinya force majeure. Pemilik UMKM yang tidak melakukan produksi sama sekali harus terpaksa memberhentikan karyawan, baik kontrak maupun lepas,” ujarnya.

Dirinya melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Kaltim melalui sektor tranksaksi pedagangan di luar minyak dan gas bumi akan terjadi penurunan yang signifikan. Dirinya bahkan memprediksi akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana yang kemudian berakhir dengan meningkatnya jumlah pengangguran.

“Perkara corona ini akan berimbas sangat besar bagi pelaku usaha UMKM dan eksportir yang ada di Kaltim. Dampak terparahnya adalah akan ada banyak orang yang diputus hubungan kerjanya,” paparnya

Tindakan UMKM menyetop aktivitas produksi dinilai sebagai tindakan yang relatif realistis karena mengingat kondisi ekspor, baik dalam dan luar negeri yang dibatasi negara tidak akan bisa dilakukan. Sebab, alat transportasi pesawat dari luar negeri ke Indonesia saja sudah ditangguhkan.

“Bagaimana bisa produksi, jika logistiknya saja tidak tersedia dan transportasi  dibatasi. Ya, tentu saja pemilik UKM tidak bisa mengambil risiko dengan terus melakukan produksi dan membayar upah pekerja di saat pemasukannya saja tidak ada,” imbuhnya. 

Penulis: */Meiliana

Editor: M. Huldi