SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun mengatakan jika dalam waktu dekat pihaknya akan mempertemukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim dan Pemprov guna membahas tarik ulur pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 mendatang. Untuk diketahui, pihak Pemprov sudah mengalokasikan Rp250 miliar untuk KPU, sementara menurut penyelenggara (KPU) alokasi tersebut dinilai masih kurang dan dapat mengancam sejumlah tahapan.  

“Kalau dari DPRD poinnya menginginkan seluruh tahapan Pilkada itu lancar, karena itu KPU dan Pemprov harus diundang, salah satunya membahas terkait pendanaan,” ungkap Syahrun. 

Selanjutnya  jika tidak ditemukan kesepakatan anggaran untuk Pilgub Kaltim maka Alung – sapaan akrab HM Syahrun mempersilahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bisa memberikan masukan terhadap tarik ulur anggaran.

“Jika memang tarik ulur ini sulit dipecahkan, saya kira BPKP boleh turun untuk menengahi mana yang lebih realistis untuk dilaksanakan penganggarannya,” jelas Alung.

Baginya, anggaran Pilgub lebih  dari Rp250 miliar tidak menjadi persoalan sepanjang sesuai dengan ketentuan. Adapun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menurut Alung bisa di adendum,  apabila Rp250 miliar tersebut memang tidak cukup.

“Semua menginginkan pelaksanaan Pilkada itu lancar dan berhasil. Kalau Rp250 miliar menurut KPU itu kurang, nanti kita akan tengahi,” paparnya.

Untuk diketahui, KPU Kaltim menilai jika anggaran Pilgub Kaltim hanya Rp250 miliar, maka dikhawatirkan banyak tahapan-tahapan pilgub tidak terpenuhi. Hal ini diungkapkan Ida Farida, Komisioner KPU Kaltim Bidang Logistik dan Keuangan saat ditemui media ini, belum lama ini.

“Angka segitu (Rp250 miliar) sudah jauh dari perencanaan, sebab akan banyak tahapan terbuang dan tidak terpenuhi, sementara tahapan akan berjalan terus. Dan sebaiknya pemerintah daerah mengalokasikan kembali yang sudah dibahas Rp356 miliar,” kata Ida.

Menurutnya, angka Rp 356 miliar sudah dibahas bersama, dan menurut KPU itu formal, dan resmi. Sebab pembahasannya bersama tim, dan siapapun yang hadir mewakili pemerintah. Bagi dia jika dibuang Rp106 Miliar, tahapan yang mana harus dibuang atau ditiadakan ?.

“Rp356 miliar itu sudah meliputi sosilaisasi yang sudah banyak terbuang agendanya, jadi kedepanya tidak bisa berharap banyak untuk sosialisasi dan Parpol harus menggerakkan mesin politik secara optimal guna turut mensosialisasikan adanya Pilgub ini,” ujarnya. . Artinya roda partai politik harus jalan untuk meningkatkan roda partisispasi. Dan bukan hanya KPU yang tugasnya akan meningkatkan partisispasi pemilih melalaui pendidikan politik. Namun keterlibatan stekholder juga dibutuhkan,” ujarnya. (sab)