SAMARINDA - Beroperasinya Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara memang berdampak luas. Sejumlah rencana pengembangan kota di sekitar bandara mulai bermunculan. Tak terkecuali Pemkot Samarinda yang sudah memunculkan wacana pemindahan pusat pemerintahan dekat dengan bandara.

Melalui rapat penyusunan masterplan transportasi yang dilaksanakan di Lantai II Balaikota, terungkap dari Konsultan PT Tranadi Tata Utami, Haris Muhammadun mengatakan jika penyusunan masterplan untuk Kota Samarinda berlangsung selama 20 tahun.

Kata dia, Samarinda ditunjang dengan berbagai transportasi darat, udara dan sungai. Tetapi, disayangkan tidak mempunyai masterplan untuk transportasi. “Semua jenis transportasi tersebut sudah dimiliki Samarinda. Namun tidak adanya masterplannya, meskipun ini terlambat tetapi ini penting dan momennya sangat tepat dengan beroperasinya Bandara APT Pranoto kemudian ada tol nantinya,” terang Haris.

Lanjut dia, dengan adanya semua ini akan menambah informasi betapa pentingnya sebuah masterplan transportasi tersebut. Karena, pola pergerakan maupun perubahan bisa diantisipasi. Sebagai contoh yang disampaikan oleh Sekkot Samarinda, Sugeng Chairuddin yang meminta agar masterplan yang disusun itu mengakomodir pemindahan pusat pemerintahan. 

“Nah ini kami akan coba antisipasi, jika nantinya pusat pemerintahan dipindahkan ke sana (di sekitar bandara),” ucapnya.

Ditambah lagi, jika nanti Bandara APT Pranoto berstatus bandara internasional, tentunya memberikan dampak jumlah kunjungan akan meningkat. Sehingga moda transportasi yang berhubungan dengan pariwisata mesti dipikirkan dari sekarang.

“Sayang sekali jika tidak dipikirkan dari sekarang. Apalagi perkembangan wisata di Samarinda sudah terbilang maju dengannya wisata Jelajah Samarinda yang bisa menjadi daya tarik dan destinasi wisata,” ungkapnya.

Senada, Kepala Dishub Samarinda Ismansyah menuturkan untuk menguatkan rencana masterplan ini akan dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) Samarinda. “Mastesplan ini sangat penting. Perlu ada peraturan yang mengikat sehingga apa yang dicanangkan maupun direncanakan bisa terlaksana. Dengan adanya Perwali tersebut,” tambah Ismanysah. (sn318)