BALIKPAPAN - Participating Interest (PI) atau pembagian porsi hak partisipasi 10 persen bagi pemerintah daerah untuk pengelolaan Blok Mahakam hingga kini masih tarik ulur, terutama di persentase saham yang dimiliki Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara.

Operations Senior Manager SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Roy Widiartha mengatakan semakin tertundanya pemerintah daerah masuk dalam pengelolaan Blok Mahakam maka semakin lama pula untuk bisa menerima benefit dari penjualan migas.

“Padahal kalau pemerintah daerah masuk dulu, apalagi modal sudah ditanggung Pertamina, maka minimal sudah bisa merasakan hasilnya meski akan dipotong karena harus mengembalikan modal yang ditanggung tadi,” kata Roy Widhiarta Minggu (10/6).

Namun yang lebih penting, menurutnya, adalah produksi yang standar kubik per harinya menurun dari sekitar 1.300 MMSCFD menjadi 900 MMSCFD. Meski sedang diupayakan ada peningkatan hingga di atas 1.000 MMSCFD.

“Jadi, semakin menurunnya produksi maka keuntungan yang didapat pemerintah daerah semakin kecil dan ini disayangkan. Seharusnya masuk saja ke pengelolaan, masalah pengaturan internal bisa diatur di belakang hari. Kalau terus tertunda, malah semakin rugi,” tukasnya.

Namun ketika pemerintah daerah mulai masuk mengelola Blok Mahakam maka keuntungan yang didapatkan sesuai dengan waktu efektifnya. Sehingga tidak serta merta ditarik garis mundur untuk mengambil keuntungan.

“Kalau kondisi sekarang, pemerintah daerah terpaksa hanya mengandalkan Dana Bagi Hasil atau DBH migas yang pembagiannya tergantung dari Pemerintah Pusat,” tandasnya.

Untuk diketahui, proses penggabungan BUMD Pemprov Kaltim yakni PT Migas Mandiri Pratama dengan PT Mahakam Gerbang Raja milik Pemkab Kukar diwarnai tarik ulur penerimaan porsi saham. Awalnya Pemprov Kaltim menerima 40 persen dan Pemkab Kukar 60 persen.

Belakangan Pemprov Kaltim menginginkan porsi 60 persen dari Blok Mahakam yang dikelola bersama operator utama Pertamina Hulu Mahakam atau PHM. Namun keinginan itu ditolak Pemkab Kukar. (hn518)