SAMARINDA - Menindaklanjuti surat nomor 028/2898/1276-VI/BPKAD pada tanggal 6 Juli lalu agar pihak Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) segera mengosongkan Rumah Sakit Islam mendapatr beragam reaksi. Dalam surat itu Pemprov Kaltim memberikan batas waktu pengosongan jatuh pada Kamis (12/7) hari ini.

Gerakan Peduli Umat Islam (GPUI) Kaltim yang terdiri Pemuda Muhammadiyah, FPI Kaltim, Pemuda Bulan Bintang, IMM Kaltim, Perisai Serikat Islam dan Baladika Mulawarman akan menggelar aksi di depan RSI Jalan Gurami, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir. Mereka berdiri di barisan RSI, menolak pengosongan seperti yang diinginkan Pemprov Kaltim.

Koordinator Andre Noor mengatakan sikap Pemprov Kaltim mengosongkan RSI tidak memiliki dasar kuat. Yang ada kesannya Pemprov menutup paksa RSI yang merupakan rumah sakit pertama di Samarinda. 

“Apa yang dilakukan pemprov sangat jelas melawan hukum dan kami akan mempertahankan bangunan rumah sakit tersebut. Jika ingin melakukan pengosongan harus dari pihak Pengadilan Negeri bukan dari pemerintah daerah. Ini jelas memaksa,” ucapnya.

Alasan mereka mempertahankan bangunan rumah sakit yang menjadi saksi sejarah, belum lagi banyak tokoh masyarakat yang berperan di sana hingga mewakafkan hartanya. 

“Aksi yang kami lakukan ini untuk membela dan mempertahankan apa yang sudah berjalan selama puluhan tahun,” kata Andre.

Apalagi kata dia 800 karyawan menggantungkan hidup di RSI. Saat ini nasibnya tidak jelas dan menggantung. “Sebanyak 400 karyawan ada yang dirumahkan (PHK). Sedangkan 400 lainnya kini bekerja di RSUD AW Syahranie dan itupun nasibnya ngga jelas,” terang Andre.

Andre mengungkap setidaknya ada 900 massa akan turun ke jalan menolak pengosongan RSI. “Kemungkinan ada 900 massa sekitar pukul 07.00 Wita akan turun menggelar aksi didepan RSI,” ujarnya. (sn318)