SAMARINDA - Tepat pada Senin 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Tapi ironi masih terjadi, secara kecukupan pangan, baik Kaltim maupun Indonesia masih bergantung dari luar. Inilah yang disuarakan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Garuda Mulawarman tak lain mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman melakukan aksi di depan kantor Gubernur Kaltim, Senin (24/9).

Dalam aksinya, mahasiswa menuntut setidaknya enam poin untuk memperbaiki kondisi pertanian nasional. “Pertanian sampai detik ini belum bisa berdiri sendiri, padahal negeri agraris negeri maritim, nyatanya kita selalu impor, beras, garam dan lainnya. Padahal kita punya kemampuan memproduksi makanan sendiri,” ujar Muhammad Nur Fikri, Korlap Aksi.

Mengutip data Badan Urusan Logistik (Bulog) Kementerian Perdagangan melakukan impor beras, sebanayk 500 ribu ton, pada awal Maret 2018 lalu. Padahal, kata Fikri masih mengutip data Bulog, Indonesia punya kekuatan produksi pangan khususnya beras hingga 2,9 juta ton dalam satu tahun. “Itu cukup untuk mengisi perut orang Indonesia selama 3-4 bulan,” tukasnya.

Di Bumi Etam, kata Fikri lahan pertanian semakin terjepit oleh masifnya eksplotitasi pertambangan, dan pertanian homogen besar-besaran seperti Kelapa Sawit. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, dari total luas wilayah Kaltim 12,7 juta hektare 25,6 persen digunakan sebagai lahan sawit. Sebuah angka yang tidak sedikit. “Kukar dan PPU merupakan lumbung pangan beberapa tahun lalu, sekarang nyaris punah karena masifnya ekploitasi tambang dan kelapa sawit. Hentikan impor pangan, kurangi ketergantungan dengan negeri lain,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalti, penerbitan izin batubara dan pertambangan mineral oleh pemerintah pusat dan daerah telah menguasai 5,3 juta hektare atau 43 persen daru luas daratan Kaltim. Sisanya dikuasai oleh izin perkebunan seluas 3,7 juta hektare atau 29 persen dari luas provinsi.

Penguasaan ruang ini masih ditambah dengan 4,3 juta ha IUPHHK-HA dan 4,5 juta ha IUPHHK-HT yang jika di overlay semua perizinan dan konsesinya jauh  lebih besar dari luas provinsi ini. Dengan luas lahan yang makin terjepit, mahasiswa menilai makin sulit bagi Kaltim untuk bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. (rs)