TENGGARONG – Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara Rudiansyah menyatakan pencairan anggaran untuk biaya penabalan (penobatan) Putra Mahkota HAP Adipati Praboe Anoem Surya Adiningrat sebagai Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-22 telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Kemendagri mengatakan pencairan dana penabalan tidak masalah dilakukan meski mengalami perubahan mata anggaran. 

“Kami (DPRD dan Pemkab Kukar) sudah konsultasi ke kementerian, bahkan sudah ada jalannya kok dari kementerian. Bisa melalui  dinas-dinas terkait, hibah pun boleh. Saya bersama Pak Wiyono (Kepala Bappeda Kukar, Red) sudah konsultasi dan tidak masalah,” kata Rudiansyah saat dikonfirmasi Koran Kaltim, Senin (12/11).

Karenanya,  Panglima Pore Sempekat Keroan Kutai ini berharap agar Pemkab Kukar segera mencairkan dana tersebut.  “Kalau memang ada halangan, lewat swasta juga boleh. Pemprov Kaltim, khususnya Gubernur Pak Isran saya pikir pasti membantu karena dia bagian dari Kutai dan tahu sejarah,” terang Rudi.

Menurut Rudi, penabalan tidak bisa ditunda terlalu lama, apalagi hingga tahun depan. ”Ini kan berbicara soal marwah Kukar dan kerajaan kita, dan yang paling spesifik ini menjadi marwah pemerintah juga. Kalau sampai ini tidak terjadi, yang malu bukan hanya kesultanan, karena itu bukan hanya pemkab namun juga rakyat Kutai. Kita akan dorong itu agar tetap dilaksanakan 15 Desember nanti,” kata Rudiansyah.

“Ini juga merupakan ungkapan terima kasih dan dedikasi kita terhadap kesultanan, pendiri kabupaten ini, sebagai penghormatan kepada leluhur kita,” sambung Rudi. (rf218)