KORANKALTIM.COM, SAMARINDA –  Dalam enam bulan terakhir sejak tahun 2018 lalu hingga Februari ini, Harga Batu Bara Acuan (HBA) terus menunjukkan tren penurunan.  Pada Februari ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) mematok HBA sebesar USD 91,80 per ton atau turun tipis 0,66 persen dari bulan sebelumnya.  Penurunan HBA ini dipicu merosotnya permintaan dari Tiongkok dan juga India. 

Namun penurunan ini dikatakan Wakil Ketua Bidang Logistik Kamar Dagang Indonesai (Kadin) Kaltim, Sevana Podung masih dalam batas wajar. Penurunan harga emas hitam ini juga tak seburuk 2010-2015 silam.  “Dampaknya ada memberi kontribusi positif dan negatif. Tapi untuk memaksimalkan seperti tahun sebelum 2010 tidak bisa,” kata Sevana kepada korankaltim.com beberapa waktu lalu.

Batu bara juga tak akan seburuk pada era kejatuhan harga pada medio 2010 hingga 2015. Saat ini justru industri ini tengah merangkak naik. Tapi ia juga menyoroti kelemahan produksi, khususnya Kaltim yang rendah.  “Kita terpengaruh oleh kondisi dunia, soal keamanan lingkungan. Ini menjadi persoalan. Ini membuat kita kesulitan untuk mencari pasar baru. Yang paling longgar untuk urusan lingkungan ya India dan China.  Amerika dan negara-negara Eropa ini regulasi lingkungannya ketat,” ujarnya. “Pemerintah masih lemah, yang kualitas rendah aja dijual. Yang penting ekspor,” sambungnya.

Mengutip data Kementerian ESDM, sebesar 115 juta ton di 2018 terserap. Padahal di 2017 hanya 97 juta ton. Pada 2014, pemanfaatan batu bara domestik berkisar pada 76 juta ton dan mengalami kenaikan di 2015, yaitu 86 juta ton. Keadaan ini terus berlanjut pada 2016 yang mampu memanfaatkan kebutuhan domestik sebesar 91 juta ton.

Peningkatan pemanfaatan ini manifestasi dari kebijakan pemerintah sejak bulan Maret 2018 yang menjalankan aturan terkait alokasi penjualan batu bara untuk kebutuhan domestik (Domestic Market Obligation/DMO) sebesar 25 persen dari produksi. “Tapi solusi utama sebenarnya beralih dari industri ekstraksi. Kita punya potensi, misal industri chemical, Cruide Palm Oil (CPO) hingga perkebunan dan perikanan,” tukasnya.  (*)

Penulis: */Rusdianto

Editor: Aspian Nur