KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Jauhar Effendi mengungkapkan, saat ini ada 5 kepala desa (Kades) di Benua Etam yang terindikasi terlibat kasus hukum, terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sayangnya, Jauhar tak membeber detail dan lokasi desa dimaksud karena masih dalam proses penyelidikan. 

Diketahui, Kaltim memiliki 841 desa, dengan total Anggaran Dana Desa (DD) mencapai Rp 870 miliar.  “Selain 5 itu, kan memang ada 7 desa yang penyalurannya tidak bisa 100 persen. Ini juga ada kaitan dengan masalah hukum. Untuk itu kami berharap Pemkab bisa ikut mengawas,” ujar Jauhar.

Selain proses yang terbilang panjang, regulasi dalam penggunaan DD kata Jauhar sangatlah banyak. “Saya saja tidak bisa menghafal semua,” ungkapnya. 

Dirinya berharap ke depan peraturan terkait bisa dibuat lebih sederhana, terutama agar memudahkan perangkat desa. (*)

Penulis: */Rusdianto

Editor: Aspian Nur