BANJIR di Samarinda makin meluas. Data terakhir, 10 ribu jiwa terdampak musibah ini. Lalu, apa upaya pemerintah daerah menangani persoalan klasik ini?

Berikut wawancara Rusdianto, wartawan Koran Kaltim dengan Gubernur Kaltim Isran Noor, di hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, Senin (10/6) kemarin di kantor Gubernur, Jl Gajah Mada Samarinda. 

Konsultan seperti apa yang harus dikerahkan untuk mengatasi banjir? 

Konsultan supaya mindahkan air. Ya anu aja, pawang aja.

Selama ini kan perencanaan penanganan banjir itu kan....

Bukan, itu karena hujan terlalu besar jadi gak bisa diapa-apain. Kondisi infrastruktur kita ini kan tidak siap menghadapi itu. Jadi musibah banjir seperti ini tidak bisa diapa-apain memang. Paling kita hanya bisa menyiapkan, kalau kondisi seperti ini, besar hujannya. Tempat yang biasa hujan nda banjir saja kan Tenggarong itu banjir. Memang nda bisa. Mobil-mobil kecil nda berani lewat, karena air kencang bisa hanyut. 

Tenggarong kemarin, selain banjir juga longsor?

Ya itu, pengaruhnya kalau hujan lebat berpengaruh terhadap kondusifitas lahan. 

Samarinda dulu perencanaan menggunakan peta topografi tahun 2005, bukan yang terhanyar? 

Kalau cerita masalah itu sih panjang. Jadi kalau cerita itu tidak juga bisa selesaikan masalah, karena memang dari sejak awal, ketaatan kita terhadap tata ruang itu lemah. Beberapa daerah di Samarinda itu kan dulu ada sungai ada parit. Misalnya dulu  di sepanjang Panglima Batur mulai dari SKM sampai ke depan gereja Katedral itu di dapannya parit. Lalu mulai Pasar Pagi sampai ke jembatan baru itu dulu ada sungai. Itu kan gak ada lagi, ditutup dengan konstruksi. Kemudian di samping itu ada jalan motong lagi dari jembatan besi ke Diponegoro. Itu kan sebenarnya alam sudah memberikan pelajaran kepada kita untuk mempelihara. Gak bisa menceritakan itu nanti gak enak. 

Apakah perlu foto peta topografi ulang? 

Sebenarnya tidak perlu foto ulang. Tingkat topografi itu kan sudah terbagi sejak dulu, dan sekarang masih bisa dibaca. Tinggi rendahnya segala macam. Di samping itu memang tidak berubah, yang berubah hanya konstruksi saja.

Bisa difoto ulang, tapi harus kerja berat, kerja ulang. Artinya banyak hal yang perlu dibenahi secara mendasar terutama normalisasi SKM. Itu kan sudah pendangkalannya mencapai hampir 70-80 persen. Kemudian sungai Air Putih, dulu kan di sana ada sungai sampai Jalan Juanda. Kemudian sungai Karang Asam. Dari muara yang ada DPRD kan lewat situ terus sampai ke Lok Bahu itu harus diperbaiki segera. Tapi itu kerja berat, mahal. Ya nda papa namanya membangun ini kan. Itu pun tidak menghilangkan persoalan banjir. Ketika hujan deras turun, tapi mengurangi dampak negatif nya .

Ada rencana menurunkan bantuan karena banjir sudah meluas? 

Kami sudah koordinasi, BPBD sudah turun. Koordinasi dengan camat, bantuan yang sifatnya dilaksanakan dengan TNI-Polri sudah di lapangan sekarang. Kami bantu bagaimana mengevakuasi masyarakat. Cuma saya kalau ke lapangan enggak enak, nanti dibilang pencitraan lagi gubernur ini. Saya koordinasi. 

Ada suntikan  dana untuk ini? 

Kami masih koordinasikan, karena kan menggunakan dana ini kan harus waspda. Nanti kita mau bantu-bantu, nanti karena banyak kepala daerah yang terkena gara-gara dia buru-buru kena masalah. 

Perencanaannya yang harus matang? 

Kalau sekarang, nda bisa lagi bicara perencanaan. Sekarang bagaimana mengatasi persoalan ini. Kalau nanti iya.  Saya tidak mau banyak bicara soal itu. Tenang aja, Belanda sudah lari. (*)