KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Pemprov Kaltim, bersama sembilan kabupaten/kota lainnya disebut kurang ramah, terhadap realisasi wacana pemindahan ibu kota negara. 

Ekonom, akademisi dan pengamat ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendy bahkan menyebut, jika diibaratkan sebagai calon tuan rumah wajah Kaltim cemberut kepada tamu yang bakal membawa rejeki layaknya durian runtuh.

Aji yang dihubungi korankaltim.com usai menghadiri Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta kemarin mengatakan dari empat provinsi yang masuk sebagai kandidat tersisa dua yang menguat. Kalteng dan Kaltim. Jika diprosentasekan Kaltim punya peluang lebih besar. “Walaupun Kalteng banyak kelemahan, tidak tutup kemungkian mereka terpilih karena persoalan pilih ini terserah Pemerintah Pusat. Mereka lobinya jalan. Bentuk tim lobi, mereka bermukim di Jakarta. Eksekutif dan legislatifnya kompak, jadi pergerakan mereka jauh dibanding Kaltim,” kata Aji.

Pemprov Kaltim baru memberikan upaya, namun itu masih jauh dari kata cukup. Selain itu, seluruh bupati/wali kota di Kalteng sudah membubuhkan pernyataan dukungan resmi. Hal yang sama sekali tidak dilakukan di Kaltim. Selain itu, dialog publik guna menyerap aspirasi masyarakat juga nyaris tak pernah dilakukan. “Kami Unmul berkomitmen dengan Pak Rektor, Insya Allah dalam waktu dekat akan buat diskusi publik, untuk menjaring aspirasi,” tukasnya.

Kenapa hal itu perlu dilakukan, Aji menilai jika terpilih menjadi ibu kota maka akan banyak keuntungan yang diperoleh Kaltim. Starting point yang resmi akan dilakukan pemindahan fisik dan 1.500 Pegawai Negeri Sipil (PNS), semua kementerian, pusat militer akan dimulai pada 2024 mendatang. Bahkan, kata Aji, pemerintah menargetkan pemindahan fisik dapat berlangsung dalam empat hingga lima tahun saja.

“Pertumbuhan eknomi akan naik tajam, karena sirkulasi demokrasi ekonomi bergerak dari Jakarta dengan perputrasan felowcty of money yang ratusan triliun ke Kaltim. Permintaan barang dan jasa naik. Sisi ekonomi mikro akan serap tenaga kerja, perumahan, kuliner dan lainya. 1.500 PNS perlu listrik, air bersih. Yang pasti angka pengangguran 7,1 persen, kalau Kaltim ibu kota bisa turun hingga 4 persen,” sebut Aji.

Untuk itu, kesiapan sumberdaya manusia Kaltim perlu benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Tak hanya untuk menarik simpati agar ibu kota dipidah ke Kaltim, tapi juga untuk mendapatkan dampak positif pemindahan ibu kota.

Soal pembiayaan, Aji memastikan bahwa tidak akan ada kontrkasi pada APBN. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah mekanisme pembiaayan. “Jadi pola skema pembiayaan ada APBN tapi kecil, hanya sekitar Rp60-an triliun dibanding sekitar Rp300-an trilun secara total. Lalu ada KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha). Lalu ada BUMN. Jadi APBN tidak akan alami kontraksi,” pngkas Aji. (*)

Penulis: */Rusdianto

Editor: Aspian Nur