KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Belum adanya wakil Kalimantan Timur yang menduduki kursi menteri sampai sekarang, menjadi perbincangan hangat sejumlah tokoh. Bahkan, di tengah ramainya wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, perkara merebut kursi menteri justru dianggap lebih penting. 

Hal ini diungkapkanArafat Zulkarnaen, salah satu tokoh pemuda Kaltim, Arafat yang juga pengurus MPW Pemuda Pancasila Kaltim ini menyebut belum adanya menteri asal Kaltim bukan karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) asal daerah ini. “74 tahun Indonesia merdeka, wakil kita di pusat itu sama sekali tidak ada. Bukan karena persoalan orang Kaltim tidak ada yang mampu. Tapi kemampuan kita untuk melobi buat mengambil bagian kita di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, Red) sangat kurang,” katanya kemarin.

Keberadaan menteri asal Kaltim, menurut dia sangat penting. Pasalnya, meski di beberapa wilayah Kaltim dapat dikatakan sejahtera, namun hal ini tidak dapat ditemukan di pelosok Benua Etam. ”Untuk itu perlu perhatian khusus, dan perlu dana besar untuk menyegerakan pembangunan yang lebih cepat. Kita perlu tagih ke presiden,” jelas Arafat.

Ia mencontohkan bagaimana Jusuf Kalla (JK)  ketika dua kali menjabat menjadi Wakil Presiden (Wapres). Pembangunan di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang merupakan daerah asal JK berlipat kali lebih cepat.  “Kita (Kaltim, Red) tidak usah Wapres, Menteri saja dulu. Menteri Kehutanan kah dulu supaya dampak lingkungan di Kaltim bisa diatasi,” ungkap Arafat lagi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Ikatan Putera Daerah Peduli (IPDP) Kaltim Fauzi A Bachtar. Menurut Fauzi yang juga Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kaltim ini, sudah saatnya orang Kaltim punya peran. “Jangan kita hanya jadi penonton saja. Figur banyak, tinggal bagaimana lobi di pusat,” ucapnya.

Ditanya soal nama, Fauzi menyebut mantan Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy sebagai salah satu anak Kaltim yang layak menduduki kursi menteri. “Ya beliau (Farid Wadjdy, Red) salah satunya. Menteri apa terserah di pusat, bagus lagi kalau ada menteri pemindahan ibu kota, kan mengurusi dari awal sampai akhir,” pungkas Arafat. (*)

Penulis: */Rusdianto

Editor: Aspian Nur