JAKARTA - Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan tujuh poin sebagai respons atas ditetapkannya Setya Novanto alias Setnov sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh KPK.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, meski Setya berstatus tersangka, forum rapat memutuskan partai berlambang beringin tidak perlu mengadakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

“DPP tetap melaksanakan keputusan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) 2017 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa,” kata Nurdin dalam konferensi pers usai rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/7).

Nurdin menyatakan, ada dua kondisi yang menjadi dasar tidak diadakannya Munaslub Partai Golkar. Pertama, kata dia, berdasarkan objektif, di awal tahun terdapat rapat konsultasi nasional yang merekomendasikan tidak diperlukannya Munaslub.

DPD I Golkar, juga diklaim tidak menghendaki digelarnya Munaslub. “Pada rapimnas di Kalimantan, kami telah memutuskan untuk tidak menyelenggarakan Munaslub,” ujar dia.

Sedangkan, yang kedua jelas Nurdin, terdapat kondisi subjektif dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pileg 2019. Menurutnya, Munaslub akan menyulitkan koordinasi internal Golkar dari segi program hingga pemenangan.

Selain itu, rapat pleno juga menetapkan Setya Novanto tetap sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun, Nurdin dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham ditunjuk sebagai pelaksana tugas fungsi harian.

“DPP Setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan ketua harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan melaporkan kepada Ketum Golkar yaitu Setya Novanto,” kata Nurdin. 

Sementara itu, poin keputusan lainnya adalah menyatakan tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden di Pemilu 2019.

Lalu mewajibkan seluruh anggota Fraksi Golkar untuk hadir dalam memperjuangkan rapat paripurna tentang RUU Pemilu, sosialisasi seluruh kader mengenai pemenangan pemilu dan menyikapi permasalahan dengan memegang AD/ART Partai Golkar. (cni)

7 Putusan Pleno DPP Golkar

1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil musyawarah luar biasa, khususnya yang berhubungan dengan dukungan terhadap pemerintah Jokowi-JK.

2. DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2017 khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019. 

3. DPP tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa. 

4. DPP setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Golkar, yaitu Setya Novanto. 

5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu pada 20 Juli 2017 yang akan datang, seluruh anggota Fraksi diwajibkan hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar. 

6. DPP Golkar meminta anggota Fraksi pemenangan pemilu Indonesia satu dan dua dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar, baik internal maupun eksternal. 

7. DPP Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan harus tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh peraturan pelaksanaan.