KORANKALTIM.COMN, SAMARINDA - Kembali dukungan nyata soal rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim datang dari Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat. Mereka bahkan memberikan pernyataan sikap dukungan resmi dan menyerahkannya secara langsung kepada Gubernur Kaltim Isran Noor Selasa (30/7/2019) kemarin. 

Pernyataan sikap itu memuat beberapa item penting pandangan dan sikap yang ditujukan kepada Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin.  “Pernyataan sikap ini menjadi bukti nyata dukungan terhadap usulan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim,” ujar Ketua Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat, Mohammad Djailani. 

Menurutnya, Pemprov Kaltim memang tidak dalam posisi melakukan desakan pada pemerintah pusat terkait rencana pemindahan itu. Tetapi, Pemprov dan jajarannya akan mendukung penuh semua arahan Presiden, jika betul nantinya Kaltim terpilih sebagai ibu kota negara. 

Selain itu, beberapa item penting lainnya juga masuk dalam surat pernyataan sikap itu. Mulai dari kepastian dukungan penuh, pendampingan dalam penyiapan sumber daya manusia, perencanaan tata ruang, dan rencana pengelolaan lingkungan. “Paling penting adalah permohonan agar dibentuknya Kementerian Negara Khusus Percepatan Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim dan mendukung sepenuhnya penunjukan Gubernur Kaltim untuk menjabat sebagai menteri itu,” tandasnya.

Pada item lainnya, dan berdasarkan pertimbangan tertentu sebagai hak prerogatif presiden terpilih, Jokowi bisa saja menunjuk putra asli kelahiran Kaltim lainnya untuk mengisi posisi tersebut atas rekomendasi dari Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat. 

Menurut Djailani, momen pmindahan ibu kota negara jelang pembentukan kabinet di bawah pemerintahan Jokowi-Ma’aruf, adalah momen tepat untuk mendorong terbentuknya kementerian pendukung percepatan pemindahan itu. Tujuannya jelas, agar pemindahan itu tidak hanya sebatas wacana belaka yang akhirnya menguap kembali ataupun sekadar dagangan politik. “Kaltim memang harus bersikap cepat dan tepat dengan mendorong susunan kabinet Jokowi-Ma’aruf harus ada wakil Kaltim yang jadi menteri,” tandasnya lagi.

Posisi menteri itu sangat vital. Karena fungsinya mengawal pelaksanaan pembangunan dan memastikan imbas positifnya lebih banyak dirasakan rakyat Kaltim ketimbang dampak negatifnya. Karena, apapun dampaknya akan menjadi tanggungan Kaltim. 

Menurut dia, Kaltim layak mendo­rong poin ini, karena daerah lain di luar Jawa seperti Maluku dan Papua sudah punya menteri. Apalagi, selama ini pusat sudah banyak mengeruk kekayaan alam Kaltim. “Sumbangsih Kaltim sangat besar. Dengan pengerukan SDA Kaltim oleh pusat, wajar jika kita ngotot me­minta jatah menteri di pemerintahan,” tambahnya.

Ia pun sangat berharap pada saat diumumkan kepastian soal lokasi pemindahan ibu kota negara nanti, Kaltim yang terpilih. Apalagi, Isran Noor secara khusus awal Agustus mendatang diundang ke Jakarta untuk membahas kelanjutan dari proses pemindahan ibu kota negara tersebut. (*)

Penulis: */Adhy Abdhian

Editor: Aspian Nur