KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Jumat (16/8/2019) hari ini dijadwalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan provinsi yang menjadi ibu kota negara, pengganti Jakarta. 

Publik Kaltim pun terus menanti pengumuman yang terus menjadi topik hangat beberapa bulan belakangan itu. Hari ini akan menjadi penentu, apakah pilihan Presiden akan jatuh ke Kaltim yang selama ini sangata dijagokan, ataukah justru akan bergeser ke provinsi tetangga yang menjadi pesaing, dalam hal ini Kalsel dan Kalteng.

Namun isyarat ibu kota negara semakin merapat ke Kaltim, sebenarnya sudah cukup terasa. Selain pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor yang meyakini 90 persen akan pindah ke Kaltim, kedatangan tim media Australian Broadcasting Corporation (ABC) yang dipimpin Kepala Biro ABC untuk Indonesia, David Lipson Rabu (7/8/2019) lalu untuk sesi interview khusus terkait kesiapan Kaltim juga semakin mempertegas hal itu.

Apalagi pada sesi itu, Isran tak lagi berbicara soal penekanan kesiapan Kaltim. Tapi lebih kepada bagaimana efek dari perpindahan itu bagi Indonesia secara keseluruhan. Menurut Isran, dampak dari pemindahan ibu kota itu bukan hanya melecut pembangunan di wilayah Kalimantan saja, tetapi membuka celah yang lebih besar bagi perkembangan perekonomian tanah air dengan terbukanya jalur maritim distribusi barang skala internasional yang kini telah menjadi target terdekat Pelindo. Apalagi Kaltim memiliki pelabuhan skala dunia untuk menjadi pusat distribusi logistik internasional.  “Perpindahan ibu kota itu bukan untuk Kaltim. Tapi untuk Indonesia. Agar pembangunan betul-betul merata. Tak terfokus pada daerah Jawa saja. Wilyah Timur juga sangat butuh sentuhan pembangunan,” ucap Isran. 

Ia optimis, Kaltim hampir pasti terpilih. Karena semua persyaratan yang dibutuhkan sudah dipenuhi. Mulai dari dukungan masyarakat dan pemerintah, infrastruktur pendukung, lokasi pusat pemerintahan, dan terpenting memenuhi unsur keamanan. 

“Kalau terpilih, harus disyukuri. Berarti Kaltim mendapat kepercayaan besar. Tentu saja dalam prosesnya, Kaltim akan punya tugas besar untuk membuat proses perpindahan itu berlangsung aman dan tetap kondusif,” paparnya.

Namun Isran juga mengatakan, tak masalah jika ibu kota negara tak jadi pindah ke Kaltim. Seluruh komponen masyarakat wajib tetap tenang dan menghormati keputusan Presiden tentang ibu kota negara pengganti Jakarta yang memang menjadi hak dan domain pemerintah pusat. 

“Keputusan itu adalah keputusan politik Presiden. Kalaupun bukan ke Kaltim, jangan berkecil hati. Kita wajib tetap mensyukuri dan mendoakan kebaikan dari dampak perpindahan itu,” urai Isran Noor pada acara ramah tamah anggota Veteran Republik Indonesia di Gedung Olah Bebaya Komplek Odah Etam Samarinda, Kamis (15/8/2019) kemarin. (*)

Penulis: */Adhy Abdhian

Editor: Aspian Nur